TRIBUN-MEDAN.com, JAKARTA – Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menduga Tentara Nasional Indonesia (TNI) ikut mengobok-obok gelaran Kongres PSSI di Pekanbaru. Ketua Badan Pekerja Kontras Haris Azhar menemukan keberadaan sejumlah anggota TNI di Kongres dengan ciri-ciri berbadan tegap berambut cepak menggunakan identitas khas.

"Sejatinya Kongres PSSI diikuti pengurus dan perwakilan masyarakat dan supporter sepak bola. Situasi di kongres tidak mengarah pada suatu kondisi yang mengancam pertahanan nasional. Tindakan TNI tidak dapat dibenarkan menurut UU No. 34 tahun 2004," katanya.

Adanya campur tanggan TNI dalam Kongres PSSI telah mencederai agenda reformasi TNI. Mereka menuntut Panglima TNI mencari tahu siapa komandan yang bertanggung jawab memerintahkan pengiriman sejumlah anggota/pasukan TNI ke Kongres PSSI di Riau.

"Kita khawatir anggota TNI bisa menggunakan kewenangan dan jabatannya untuk mencapai tujuan tersebut. Akhirnya TNI sebagai institusi terlihat tidak netral," ucap Haris.

Dia menegaskan Kontras sepakat perbaikan kepemimpinan PSSI merupakan satu prioritas. Namun, cara-cara yang baik dan sportif patut dikedepankan untuk mencapaikan tujuan tersebut.

"Kita harus ingat bahwa statuta FIFA menolak pelaku kejahatan menjadi ketua PSSI," pungkasnya. Koalisi Save Our Soccer (SVS) juga menyayangkan adanya keterlibatan TNI dalam Kongres PSSI. Namun SVS justru menilai pengurus PSSI di bawah Nurdin Halid sudah tidak becus menggelar kongres sesuai standar electoral code FIFA.

"Menolak adanya intervensi TNI dalam kongres PSS," kata aktivis Save Our Soccer, Apung Widadi. Apung memiliki catatan atas kegagalan penyelenggaraan Kongres PSSI yang digelar untuk pembentukan Komite Pemilihan dan Komite Banding di Pekanbaru, Riau, Sabtu (26/3). Catatan kegagalan itu antara lain FIFA menolak Pedoman Organisasi (PO) PSSI yang digunakan sebagai dasar tata cara pemilihan dalam Kongres Pembentukan Komite Pemilihan dan Komite Banding tetapi PSSI tetap melanggar. SVS menduga adanya mobilisasi dan politik uang oleh pengurus PSSI dan organisasi sepakbola itu sengaja menutup kongres untuk pers.

Aktivis Save Our Soccer itu mengatakan pihaknya bersikap menolak status quo PSSI dalam kongres tersebut serta menagih jani pemerintah untuk bersikap terhadap PSSI dan selenggarakan kongres secara terbuka dan demokratis.
"Kami memberi waktu paling lambat satu minggu dari sekarang kepada pemerintah mengambilalih PSSI dan selanjutnya menyelenggarakan kongres yang demokratis," tukasnya.

Kadispen TNI AD Brigjen Wiryantoro menepis tudingan TNI AD mengobok-obok Kongres PSSI di Pekanbaru, Riau. Dia menjelaskan personel TNI AD mengamankan Kongres PSSI di Pekanbaru, bukan instruksi KSAD Jenderal George Toisutta yang merupakan satu calon Ketua Umum PSSI 2011-2015.

"Pasukan diturunkan karena Polda Riau yang meminta," sanggahnya dihubungi Minggu. Dia menegaskan KSAD, malah mewanti-wanti pasukan TNI AD untuk taat asas, dalam arti tidak memberi dukungan yang menyalahi aturan.
”Keberadaan pasukan TNI AD di Kongres PSSI bersifat resmi karena berdasar permintaan Polda Riau,” katanya.

Menpora Andi Malarangeng menyatakan Nurdin Halid cs harus bertanggung jawab atas tidak berjalan sebagaimana mestinya kongres di Pekanbaru. "Saya sangat sesali kongres seperti. PSSI harus bertanggung jawab, atau pemerintah akan "menyemprit" mereka," katanya.

Kata Andi, sejak awal pihaknya mengingatkan supaya PSSI melakukan kongres secara transparan, jujur, demokratis, dan penuh sportivitas. "Masalahnya, PSSI memaksakan kehendaknya dengan membuat peraturan-peraturan yang tidak jelas, masalah registrasi, mestinya diatur dengan baik supaya tidak timbul kekacauan," ucap Andi.

Bukan Kudeta
Kubu pro perubahan membantah pengambialihan kongres PSSI dari kubu Nurdin Halid, dilakukan oleh Komite Penyelamat Persepakbolaan Nasional (KPPN). "Yang mengambil alih itu para pemilik suara PSSI," tegas Ketua Pengprov PSSI Papua Barat Usman Fakaubun.

Menurut Ketua Umum Persiwa Wamena Jhon Banua, kongres PSSI yang diambil alih para pemilik suara menjadi indikasi awal runtuhnya kabinet Nurdin Halid memegang kendali PSSI. Para pemilik suara yang melanjutkan kongres tanpa dihadiri kubu Nurdin Halid, sudah memutuskan membentuk Komite Pemilihan, dan Komite Banding.

"Keputusan tersebut dipandang sah dan mengikat. Bahkan, PSSI telah mengirimkan draft hasil kongres semalam ke FIFA, AFC, dan pemerintah," ujarnya.

Dia mengatakan hasil kongres juga akan dikirimkan ke Sekjen PSSI Nugraha Besoes. "Persoalan bisa diterima atau tidak, itu urusan nanti. Yang jelas 19 April mereka diganti," katanya.

Dikatakannya, jika Nurdin Halid atau Nugraha Besoes menyatakan menolak hasil kongres, itu berarti mereka tidak taat aturan yang dibuatnya sendiri. Pasalnya, sebut Jhon Banua, yang menghendaki adanya pembatalan kongres adalah kubu Nurdin Halid.

"Mereka melakukan itu karena merasa jumlah suara yang pro terhadap perubahan lebih besar ketimbang yang mendukung status quo. Karenanya mereka membuat skenario kongres dibatalkan," ujar John.

Yang jelas, sebut dia, para pemilik suara menyatakan pengakuan FIFA bukan hal terpenting, karena yang berada berada di atas itu adalah pengakuan dari masyarakat dan pemerintah. "FIFA akui atau tidak (hasil kongres) itu nomor dua. Yang penting dapat pengakuan dari masyarakat Indonesia dan pemerintah," cetusnya.

Hasil kongres akhirnya memutuskan sejumlah nama yang akan mengisi posisi Komite Banding dan Komite Pemilihan PSSI. Masing-masing nama Komite Pemilihan adalah Dirk Soplait, M Yasin, Usman Fakaubun, Harbiansyah, Hadiyandra, Wisnu Wardhana dan Erizal Anwar.

Komite Pemilihan dipimpin Usman Fakaubun, sedangkan Komite Banding PSSI diisi oleh tiga orang, Rio Dinamore, Unuh Muchtar, dan Ahmad Riyad sebagai ketua.

Pengamat sepakbola Edi Elison menilai hasil konggres PSSI di Pekanbaru, sah. Pasalnya, konggres sudah sesuai aturan FIFA dan AFC yaitu diikuti lebih dari 3/4 pemegang suara sah. "Hasil konggres sudah disampaikan ke FIFA. Ya, kita tunggu saja (keputusan FIFA bagaimana)," ujarnya.

Menurut dia, konggres PSSI juga sudah berjalan sesuai tata tertib dan susunan acara yang ditetapkan PSSI. "Cuma PSSI yang dikomandani Nurdin Halid nggak melaksanakan karena mereka kabur," katanya.

Pascapengambil alihan Kongres PSSI 2011, kantor pusat PSSI di Komplek Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, tertutup rapat, Minggu (27/3) siang. Tidak tampak aktifitas apa pun di kantor yang berlokasi di antara pintu X dan XI SUGBK tersebut. Bahkan pintu gerbang kantor digembok.

"Tadi pagi sih pintunya dibuka. Kalau sekarang kayak enggak ada orang," ungkap Bani, seorang pedagang keliling di depan kantor PSSI. Pantauan Tribunnews, selain tertutup rapat, tidak terlihat pengamanan di kantor PSSI. Tidak tampak satu pun petugas keamanan, baik dari SUGBK maupun kepolisian. (tribunnews/ali/far/mun/aco/roy)