TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – KontraS memprotes aksi TNI yang menggunakan kekerasan di insiden Kebumen. TNI menurut KontraS tidak punya dasar hukum untuk bertindak seperti itu. Kewibawaan Polri sebagai penegak hukum, menurut KontraS diabaikan TNI. Tindakan tersebut kata KontraS tepat disebut sebagai arogansi TNI.

"KontraS mendesak pembebasan semua warga yang ditahan serta minta pemerintah turun tangan selesaikan akar masalahnya. Pemerintah selalu menunda penuntasan berbagai kasus sengketa tanah yang melibatkan TNI," ujar Usman Hamid, Ketua Dewan Federasi KontraS se-Indonesia, Sabtu (16/04/2011).

Ditegaskan, Presiden SBY dan Kepala BPN tak sungguh-sunguh mengatasi problematika tanah di berbagai tempat yang sering memicu kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia.