Liputan6.com, Jakarta: Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) meminta Polri dan TNI untuk memiliki mekanisme vetting dalam urusan promosi dan mutasi jabatan. Mekanisme ini mempertimbangkan rekam jejak kepada para petugas.

"Polri dan TNI harus memiliki mekanisme vetting dalam mempertimbangkan rekam jejak para anggotanya yang pernah melakukan penyiksaan," ucap Koordinator Badan Pekerja Kontras Haris Azhar saat ditemui di kantor sekretariat Kontras, Jakarta, Sabtu (25/6).

Pernyataan disampaikan lantaran banyaknya kasus yang dilakukan aparat TNI dan Polri di Indonesia. Mereka menyiksa para korban terutama kepada masyarakat sipil. Haris juga menyatakan kekerasan yang dilakukan TNI maupun Polri disebabkan karena sulitnya memantau tindakan penyiksaan.

"Itu terjadi karena umumnya terjadi dalam kantor institusi TNI dan Polri serta ketidakberanian korban untuk melaporkan tindakan penyiksaan karena pelakunya adalah pihak yang semestinya menegakkan hukum," imbuh Haris.

Karena itu dengan adanya mekanisme vetting, diharapkan nantinya pihak Polri maupun TNI bisa mempertegas kebijakan dalam promosi dan mutasi jabatan serta dapat mendorong profesionalisme aparat.(AIS).