Usman Hamid Sebut Calon ‘Bos’ KPK Minim Prestasi

TEMPO Interaktif, Jakarta – Eks Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Usman Hamid menilai 17 nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang lolos seleksi minim prestasi.  “Rekam jejak mereka biasa-biasa, tak ada prestasi menonjol,” kata Usman, Ahad, 31 Juli 2011.

Andai disuruh memilih, kata Usman, ia akan condong pada 2 nama yang dinilainya memiliki rekam jejak lebih bagus dari yang lain. Dua nama itu adalah Bambang Widjojanto dari unsur akademisi dan Aryanto Sutadi dari unsur kepolisian. Selebihnya, menurut Usman, belum ada prestasi menonjol yang bisa disumbangkan di instansi mereka ataupun negara.

Pada Kamis 28 Juli 2011 lalu, dari 24 nama calon yang mendaftar panitia seleksi calon pimpinan KPK mengumumkan 17 nama yang lolos tes makalah yang dilaksanakan dari 26-28 Juli 2011. Mereka yang lolos akan mengikuti tes tahap ketiga, yaitu profile assessment pada 2 Agustus 2011. Pada tes tahap ketiga itu Zainal meminta porsi untuk polisi dan jaksa dikurangi.

Ke-17 nama yang lolos itu adalah Brigjen Pol (Purn.) Idris, Zulkarnain, Fachmi, Irjen Pol (Purn.) Aryanto Sutadi, Handoyo Sudrajat, Gazalba Saleh, Genades Panjaitan, Bambang Widjojanto, Eegi Sutjiati, Yunus Husein, Abdullah Hehamahua, Abraham Samad, Daniel Pangaribuan, Dharma Pongrekun, Pandu Praja, Anna Erliyana, dan Sayid Fadhil.

Koordinator Divisi Hukum Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Diansyah menilai unsur polisi dan jaksa yang lolos seleksi calon pemimpin KPK layak dicoret. Alasannya, menurut dia, nama-nama calon yang lolos seleksi berikutnya dari unsur 2 lembaga penegak hukum itu terlalu banyak. “Seolah-olah harus selalu ada jatah untuk polisi dan jaksa di KPK, itu kurang baik,” kata Febri.

Berdasarkan catatan yang diterima ICW, dari 2 unsur penegak hukum itu ada 5 nama yang lolos pada tahap tes ketiga. Tiga nama dari unsur polisi, sementara 2 nama dari unsur jaksa. Dari 5 nama itu ada beberapa nama yang menurut ICW tak layak, mengingat rekam jejak mereka yang kurang baik. “Minimal 1 nama dari unsur polisi dikurangi, 1 lagi dari unsur jaksa,” kata Febri.