Kontras: Kekerasan di Aceh Masih Tinggi

JAKARTA – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengungkapkan, tingkat kekerasan di Aceh pasca Perjanjian Damai Helsinki 15 Agustus 2011 hingga saat ini masih tinggi. Koordinator Kontras Haris Azhar mengatakan, tinggi kekerasan tersebut terkait dengan momentum peristiwa politik lokal dalam agenda Pemilukada Aceh.

â??Melihat lebih jauh pola-pola praktik kekerasan di Aceh, kondisi ini tentu saja menimbulkan kecemasan dan sekaligus meningkatkan pesimisme warga Aceh pada kembalinya kekerasan di Aceh, kegagalan perdamaian dan molornya Pemilukada (Gubernur) Aceh,â? ujar Haris di kantor Kontras, Jakarta, Minggu (31/7).

Haris mengungkapkan, praktik kekerasan yang terjadi terakhir menimpa pada mantan kombatan, bekas Panglima GAM wilayah Batee Iliek, Saiful Cage pada 22 Juli 2011, di Bireuen, Aceh. Ia tewas seketika. Aparat keamanan hingga kini masih belum dapat mengidentifikasi pelaku penembakan.

â??Saiful Cage, di tengah sengketa Pemilukada ini menjadi korban pertama. Tapi model kekerasan ini, sudah seringkali terjadi. Jadi model kekerasannya sifatnya tertutup seperti sabotase, pembunuhan, penembakan, dan sebagainya,â? kata Haris.

Haris menyebutkan, pihaknya mendorong agar Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, beserta jajaran aparat keamanan di tingkat lokal melakukan evaluasi kondisi keamanan dalam menanggapi maraknya praktik kekerasan. Menurutnya, hal tersebut mutlak dilakukan, mengingat potensi kekerasan menjelang atau disaat perdebatan Pemilukada 2011 bisa terjadi sewaktu-waktu.

â??Dalam soal debat sengketa Pemilukada, kita juga merekomendasikan agar pemerintah pusat untuk memfasilitasi proses dialog antara DPR Aceh dan parpol-parpol di Aceh yang menolak calon independen dengan Komite Independen Pemilihan (KIP) yang membolehkan calon independen untuk maju dalam pemilihan Gubernur Aceh 2011-2016. Evaluasi ini menjadi penting dilakukan untuk meredam lahirnya kelompok-kelompok kekerasan yang mampu memicu konflik baru,â? papar Haris.(kcm)

sikap kontras
* Mendorong Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, beserta jajaran aparat keamanan di tingkat lokal melakukan evaluasi kondisi keamanan dalam menanggapi maraknya praktik kekerasan.
* Merekomendasikan agar pemerintah pusat untuk memfasilitasi proses dialog antara DPR Aceh dan parpol-parpol di Aceh yang menolak calon Independen dengan KIP