VIVAnews – Sepanjang Juli hingga Agustus 2011 tercatat setidaknya telah terjadi delapan peristiwa kekerasan dan penembakan di Papua. Komisi untuk Orang Hilang dan korban Tindak Kekerasan (KontraS) mencatat setidaknya terdapat 15 orang warga sipil menjadi korban dalam kasus penembakan, 17 warga sipil menjadi korban dalam kasus bentrokan antara kelompok Tomas Tabuni dan Simon Alom. Tak hanya warga sipil, sembilan anggota TNI juga menjadi korban penembakan.

Koordinator KontraS, Haris Azhar, mendesak perlunya pemerintah segera melakukan dialog dengan masyarakat Papua untuk menekan kasus kekerasan.

"Dialog kelompok-kelompok di Papua harus dilakukan. Kalau memang bisa dialog dengan kelompok separatis, tidak hanya dengan satu kelompok. Unsur di masyarakat papua, dewan adat papua, itu harusnya diajak dialog," ujar Haris Azhar dalam jumpa pers di kantor KontraS, Jakarta Pusat, Minggu, 7 Agustus 2011.

Haris mengatakan dengan memperpanjang proses dialog, akan semakin memperkecil ruang untuk terjadinya kekerasan. KontraS berharap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dapat segera mengambil langkah strategis untuk Papua.

"Tak hanya itu, kebijakan untuk Papua juga harus diambil dengan berorientasi pada pendekatan persuasif, penurunan angka kekerasan dan mulai memperkokoh komitmen untuk pelaksanaan dialog antara Papua dan Jakarta," jelas Haris.

Sementara itu, pegiat KontraS bidang Advokasi untuk Papua, Krisbiantoro, menilai konflik berkepanjangan yang terjadi di Papua kebanyakan terjadi akibat dari kebijakan pemerintah Jakarta yang tidak memperhatikan keinginan masyarakat papua.

"Beberapa konflik dilatarbelakangi oleh kebijakan pemerintah yang lebih mengedepankan ekonomi dan tidak melihat permasalah di Papua secara komprehensif," kata Krisbiantoro. (ren)
â?¢ VIVAnews