VIVAnews – Setiap kali bangsa Indonesia merayakan HUT kemerdekaannya, bisa dikatakan, hampir selalu diwarnai dengan berbagai insiden khususnya di tanah Papua. Seperti misalnya, pengibaran Bendera Bintang Kejora oleh kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka.

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan korban Tindak Kekerasan (KontraS), Haris Azhar melihat aksi mereka bukan sekadar untuk mencari perhatian pemerintah Indonesia, melainkan ingin menunjukkan sebuah simbolisasi perlawanan. Haris mengatakan dengan mengibarkan bendera Bintang Kejora, aktivis OPM berusaha mengingatkan lagi tentang ketidakadilan ekonomi masyarakat Papua.

"Pengibaran bendera Bintang Kejora bermotif simbolik untuk menunjukkan perlawanan terhadap Indonesia. Dan mengambil momentum hari Kemerdekaan Indonesia. Menurut saya mereka tidak mencari perhatian tetapi menunjukkan , Rabperlawanan semata secara simbolik," ujar Haris dalam perbincangannya dengan VIVAnews.com, Rabu 17 Agustus 2011.

Haris menegaskan pemerintah tidak boleh melihat kejadian ini hanya dari satu sisi, ‘pemberontak atau perusuh’ melainkan perlu direalisasi sebuah program perataan kesejahteraan. Otonomi khusus yang sudah dijalankan selama ini dirasa kurang. Haris menilai masih diliputi banyak cerita korupsi.

"Masih banyak orang miskin dan hidup secara berkekurangan. Sementara eksploitasi dan represi hak sipil dan politik terus saja terjadi," katanya.

Dia menambahkan salah satu solusi terbaik untuk mengakhiri OPM adalah dengan mewujudkan keadilan dan kesejahteraan orang Papua. "Bukan membiarkan tanah Papua digerus persengkongkolan bisnis dan eksploitasi alam, jangan biarkan orang Papua di diskriminasi, stop marginalisasi orang Papua," katanya.

Jika isu kesenjangan dan ketidakadilan ekonomi belum tertangani secara nyata, Haris memastikan gerakan OPM tidak akan berhenti. Bahkan jika pemerintah memutuskan untuk menggunakan pendekatan militeristik seperti masa DOM di Aceh dahulu.

"OPM akan terus memanfaatkan isu ketidak adilan dan ketidak sejahteraan di Papua. Dan kalau negara sudah korup dan tidak memberikan keadilan dan kesejahteraan maka siapapun bisa bicara. Termasuk OPM," ujarnya. (eh)