Metrotvnews.com, Jakarta: Ketua Dewan Federasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Usman Hamid, menilai balasan surat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada Muhamamad Nazaruddin, merupakan bentuk politik pencitraan. Sebab, SBY selama ini tidak cepat merespon surat-surat yang masuk, seperti surat dari korban pelanggaran HAM maupun korban lumpur Lapindo.

Menurut Usman, para korban kekerasan, seperti penculikan aktvis, penembakan mahasiswa Trisakti Semanggi, dan juga peristiwa yang diduga kuat sarat pelanggaran HAM, pernah berkirim surat kepada Presiden SBY. Namun, sampai saat ini, tidak pernah direspons. Sekarang, saat tersangka kasus suap wisma atlet sekaligus mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Nazaruddin, justru sangat cepat menjawab-nya dan merespons.

Jelas, menurut Usman, sikap Presiden SBY itu mengundang tanda tanya besar. Usman melihat bisa jadi hal itu membuktikan bahwa Presiden SBY memang tidak memunyai perhatian serius terhadap masalah hukum dan hak asasi manusia. Kedua, bisa jadi surat Nazar ke Presiden, berisi ancaman kepentingan Presiden atau kelompok, dalam hal ini partai.

Sementara itu, pakar komunikasi Tjipta Lesmana, menilai sikap Presiden yang cepat menanggapi surat Nazar, karena surat Nazar disampaikan secara terbuka. Itu menunjukkan kepintaran Nazar yang memilih kritik terbuka. Sedangkan umumnya disampaikan secara tertutup, langsung kepada Presiden, tidak diekspos di media massa.

Di balik itu semua, Tjipta semakin yakin bahwa kasus Nazaruddin sangat terkait erat dengan Partai Demokrat. Bohong saja jika banyak elite Partai Demokrat menyatakan kasus Nazar tak terkait dengan partai mereka. Surat itu cukup memberikan sinyal atas hal itu. Nazar berkirim surat kepada Presiden SBY yang notabene adalah Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat sekaligus Ketua Dewan Kehormatan Demokrat.(DSY)