TEMPO Interaktif, Jakarta – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dinilai mengabaikan para korban pelanggaran hak asasi. Seribu lebih surat mereka tak ditanggapi,
sebaliknya sepucuk surat dari tersangka korupsi kasus wisma atlet, Muhammad Nazaruddin, ditanggapi dengan cepat.

Menurut Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Presiden mestinya merespon rintihan korban pelanggaran HAM ketimbang bekas Bndahara Partai Demokrat yang pernah menjadi buron Komisi Pemberantasan Korupsi itu.

Caranya, Presiden bisa membentuk pengadilan HAM ad hoc. Tapi itu tak dilakukan. ”Presiden tebang pilih," tuding Wakil Koordinator Badan Pekerja Kontras,Indria Fernida, kemarin.

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Indria Samego, berpendapat surat balasan itu munjukkan ada hubungan istimewa Presiden dengan Nazaruddin. ”Seberapa pentingkah Nazaruddin?,” tanya dia.

Staf Khusus Presiden Bidang Informasi dan Public Relations Heru Lelono menampik tudingan bahwa Presiden sedang melakukan politik pencitraan. “
“Apa salahnya menjawab sebuah surat?.”

FEBRIYAN | ANWAR SISWADI | RINA WIDIASTUTI | Jobpie S.