Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan Konferensi Waligereja Indonesia (Komisi HAK KWI) bersama 12 LSM HAM mendesak presiden Susilo Bambang Yudhoyono menangani serius Papua dan mewujukan dialog dengan masyarakat Papua untuk mengatasi kekerasan di wilayah itu.

“Presiden RI segera mewujudkan dialog dengan masyarakat Papua yang menyentuh dan mewakili seluruh kepentingan rakyat Papua dengan cara-cara yang bermartabat dan menghormati HAM,” kata mereka dalam pernyataan sikap, yang dikeluarkan 23 Agustus.

Mereka mendesak Presiden Yudhoyono mengambil sikap tegas menghentikan beragam polemik dari para pembantunya dan menerapkan kebijakan satu pintu untuk Papua. “Kebijakan yang muncul harus mulai menyentuh pada model penyelesaian konflik, bukan lagi spekulasi dan stigma,” kata mereka.

“Pemerintah menghentikan keberlanjutan kekerasan dan pembunuhan yang terjadi di Papua dengan cara mengevaluasi keberadaan dan penggunaan kekuatan TNI dan mengoptimalkan peran POLRI sebagai penanggungjawab keamanan,” tambah mereka.

Penggunaan kekuatan TNI yang ilegal, menurut mereka, semakin menunjukkan lemahnya peran POLRI untuk memegang kendali keamanan di Papua.

Mereka juga meminta semua pihak untuk berperan aktif dalam mendorong dihentikannya segala bentuk kekerasan yang justru akan berdampak negatif terhadap proses damai yang diharapkan publik.

Prospek damai di tanah Papua, tambah mereka,  dikhawatirkan akan semakin sulit terwujud. Setidaknya ada tiga hal yang menjadi dasar kekhawatiran.