JAKARTA – Usulan penganugerahan gelar pahlawan nasional terhadap aktivis Hak Asasi Manusia Munir Said Thalib dinilai inkonsisten dengan tuntutan agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menuntaskan kasus pembunuhannya. Apalagi, jika kuburan Munir dipindahkan ke Kalibata, kuburan para pahlawan yang beberapa di antaranya juga banyak membunuh orang.
 
Demikian dikatakan Ketua SETARA Institute Hendardi menanggapi usulan sejarawan LIPI Asvi Warman Adam, agar Munir diberi gelar pahlawan nasional. Usul itu disampaikan Asvi dalam peringatan 7 tahun pembunuhan Munir di kantor Kontras kemarin.
 
“Kita mempersoalkan bahwa SBY tidak bisa menyelesaikan persoalan Munir. Kemudian kita minta agar dia memberikan gelar pahlawan terhadap Munir, jadi saya kira itu inkonsisten,” ujar Hendardi di Hotel Atlet Century, Senayan, Jakarta, Kamis (8/9/2011).
 
Menurut Hendardi, arti pahlawan itu lebih kepada maknanya, tidak kepada gelarnya. Dengan kata lain, Munir cukup dijadikan pahlawan di hati rakyat Indonesia tanpa perlu mendapat legitimasi negara.
 
"Apalagi kalau diminta kuburannya dipindahkan ke Kalibata, bersatu dengan yang pangkatnya banyak tapi menandakan berapa banyaknya orang yang dibunuhnya, jadi itu kan inkonsisten, “ ujarnya.
 
Bagi Hendardi, yang lebih penting saat ini adalah menyelesaikan kasus Munir daripada harus meminta gelar pahlawan kepada presiden. "Buat saya Munir sudah menjadi pahlawan,” katanya. (abe)