Paspampres Serang Aktivis

AKSI peringatan tujuh tahun pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib di depan Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (7-9), diwarnai kekerasan yang dilakukan sejumlah Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).

Kekerasan terjadi saat puluhan aktivis yang tergabung dalam Komite Solidaritas untuk Munir mendekati pagar istana dalam jarak tiga meter.

Anggota Paspampres Prajurit Dua Suparlan Gani sempat mencekik leher

Mantan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Usman Hamid sehingga membuat napas Usman tersengal.

Usman kemudian dipapah rekan-rekannya ke dalam mobil. Beberapa aktivis lainnya mendapat tendangan dan pukulan anggota Paspampres. Akhirnya, para pengunjuk rasa mundur ke seberang jalan.

Unjuk rasa ke Istana itu bertujuan menuntut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menuntaskan kasus Munir yang dinilai belum memberikan keadilan bagi keluarga dan penegakan HAM di Indonesia. Selain di Jakarta, demo juga dilakukan aktivis di sejumlah daerah.

Wakil Ketua Komisi I DPR sekaligus mantan Sekretaris Militer Presiden TB Hasanuddin menegaskan Paspampres tidak diperbolehkan atas alasan apapun melakukan pencekikan atau penyerangan kepada pengunjuk rasa. "Ini harus diproses."

Komandan Pasukan Pengamanan Presiden Mayjen Agus Sutomo menegaskan bahwa para demonstran tidak bisa memasuki jalan tertutup di depan Istana Merdeka, karena daerah tersebut sudah masuk ring satu pengamanan presiden. "Batas demonstran itu di pohon-pohon, kalau menyebrang tidak boleh," ujar Agus. Namun, Agus mengatakan, hingga saat ini dirinya belum mendapatkan laporan mengenai kejadian tersebut.

Harus Direspons

Anggota Komisi III DPR Martin Hutabarat mengatakan pemerintah harus bisa menuntaskan kasus kematian aktivis Munir itu. "Ini sudah tujuh tahun, saya kira pemerintah harus merespons ketidakpuasan masyarakat terhadap kasus itu. Pemerintah juga perlu lebih transparan dalam menanganinya," kata Martin kemarin.

Dengan menemukan siapa sebenarnya dalang pembunuhan Munir, kata Martin, pemerintah akan mendapat simpati publik. Namun, pengungkapan kasus ini mesti dilakukan secara transparan. "Transparansi itu yang harus dan paling penting," katanya.

Anggota Komisi III lainnya Eva Kusuma Sundari mengatakan keberanian Munir dalam memperjuangkan HAM harus dibayar mahal dengan kehilangannya. "Munir itu dipuja sekaligus ditakuti. Dan ini berujung pada kehilangan dia. Orang yang benar di negeri ini justru enggak selamat. Ini harga bagi yang peduli dengan HAM," lanjutnya.

Pada bagian lain, pihak Istana menanggapi sinis aksi pendemo mempertanyakan kelanjutan kasus itu. "Jadi saya katakan tidak relevan itu ditanyakan kembali. Semua pasti akan diproses. Kita lihat nanti penyidikannya, kan sampai saat ini dilakukan terus," kata Juru Bicara Presiden Bidang Dalam Negeri Julian Aldrin Pasha di Kantor Presiden kemarin.

Julian mengatakan biarlah proses hukum yang menanganinya. Istana tidak mempunyai kewenangan untuk ikut campur dalam kasus itu. "Tapi itu sepenuhnya adalah di dalam jalur atau domain hukum. Biarkan penegak hukum yang melakukan proses tersebut. Yang jelas bahwa pemerintahan SBY tidak pernah mengambil posisi untuk mengintervensi apalagi untuk menghalang-halangi pemeriksaan penyidikan terkait dengan kasus-kasus hukum," kata Julian. (U-3)