JAKARTA — Konflik intern yang terjadi di Ambon, Maluku, menyedot perhatian Pemerintah Pusat untuk mengambil langkah pengamanan dengan pengiriman anggota pengaman dari Brimob dan TNI. Tapi usaha ini dipandang Kontras sebagai langkah yang dapat memperkeruh kondisi di Ambon.

"Pengiriman anggota pengamanan dari Brimob dan TNI, secara psikologis berkesan jika suasana di Ambon begitu tegang. Langkah pengamanan ini malah akan memperkeruh suasana di area konflik," kata Koordinator Kedua Kontras, Haris Azhar saat konferensi pers di kantor Kontras, Senin 12 September 2011.

Dijelaskan Haris, seharusnya pengiriman personel keamanan ataupun TNI di wilayah konflik, harus dengan persetujuan DPR RI, dengan melihat situasi di lapangan. "Jika menurut kita, situasi di Ambon saat ini belum tentu diperlukan adanya penambahan personel TNI atau pengiriman anggota Brimob," jelas Haris lagi.

Dia percaya konflik yang terjadi dapat diselesaikan oleh masyarakat Ambon sendiri atau dengan hukum yang berlaku tanpa melibatkan pengiriman pasukan di Ambon. "Kami percaya dan memberi dukungan kepada masyarakat sipil dan upaya-upaya lintas agama untuk meredam agar konflik tidak meluas," ungkapnya.

Peristiwa ini, lanjutnya tak lepas dari dari lemahnya fungsi intelijen kepolisian untuk mengantisipasi terjadinya konflik serta kelalaian untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi, termasuk proses hukum pada kasus meninggalnya tukang ojek di Gunung Nona. Akibatnya masyarakat yang tidak puas melakukan aksi hingga ke beberapa tempat.

Kami mendapat informasi bahwa pagi ini situasi telah terkendali. Upaya ini tak lepas dari upaya yang dilakukan masyarakat Ambon. Kami pun berharap kepolisian untuk bersikap netral, serta peran serta pemerintah daerah dalam menyelesaikan akar persoalan dan mendorong upaya rekonsiliasi yang transparan," katanya. (hi)