Kontras Miliki Dokumen Aliran Dana Freeport ke TNI/Polri

JAKARTA â?? Kordinator Kontras, Haris Azhar memita Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut tuntas temuan aliran dana keamanan PT. Freeport ke Kepolisian dan TNI.

Kontras juga meminta KPK mengusut PT. Freeport Indonesia, karena jika tidak, akan menambah kekecewaan masyarakat Papua.

â??Ini harus dituntaskan, KPK harus turun. Jangan sampai mereka (TNI/Polri) tidak tersentuh," kata Haris Azhar kepada wartawan, di Jakarta, Jumat (28/10/2011).

Terkait itu, Kontras siap membantu KPK dan pemerintah bila memerlukan bukti keterlibatan dua institusi tersebut.

Kontras memiliki video yang berisi rekaman ceremonial penandatanganan nota kesepahaman (MOU) antara pihak PT. Freeport dengan Polda Papua yang juga dihadiri oleh Pangdam Papua.

Selain itu, Kontras juga memiliki dokumen data pemberian bantuan dari PT. Freeport kepada anggota Polri dan TNI.

Berdasarkan temuan itu, Kontras akan membawa dokumen tersebut kepada Menko Polhukam untuk meminta pernyataan tertulis dari Polri, TNI dan Freeport terkait bantuan pengamanan tersebut.

"Inikan baru film, bahwa ada ceremonial, ada MOU itu, kita akan bawa ini ke Menko Polhukam untuk minta Freeport, TNI, dan Polri melakukan agreement tertulis," jelas Haris.

Jadi nanti dari agreement itu, akan dicek lagi aturan hukum yang ada. UU APBN, UU Polri nomor 2 Tahun 2002, nomor 3 tahun 2002 tentang TNI. UU 34 tahun 2004 tentang TNI, apakah diperbolehkan menerima uang diluar APBN.

Bila sudah begini, kata Haris, kredibilitas TNI dan Polri dipertanyakan.