JAKARTA–MICOM: Pembantaian para petani di kawasan Mesuji, Lampung, merupakan kolaborasi antara aparat keamanan dan pebisnis.

"Ini kepentingan bisnis semata. Komnas HAM harus bikin suatu riset
serius dan penyelidikan terhadap peran-peran perusahaan yang menggunakan
kekerasan untuk mengeliminasi warga yang dianggap sebagai hambatan
dalam eksplorasi bisnis mereka," ujar Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Haris Azhar kepada Media Indonesia.com, Rabu (15/12).

Haris mengatakan yang harus diperiksa dalam kasus ini adalah
pamswakarsa, pihak kepolisian, dan aktor-aktor lokal, seperti pemda,
DPRD, Badan pertanahan nasional, dan dinas perkebunan yang memberikan
izin perluasan perkebunan yang menjadi cikal bakal masalah.

"Pertama yang harus diusut itu soal pamswakarsa. Kenapa polisi di sana memperbolehkan pamswakarsa yang bukan polisi atau TNI memegang senjata?" ujar Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Haris Azhar kepada MediaIndonesia.com, Rabu (15/12).

Menurutnya, berdasarkan informasi terakhir yang ia dapatkan, pamswakarsa yang dipekerjakan pihak perkebunan merupakan preman-preman lokal dan bukan aparat keamanan negara. Pola pamswakarsa sendiri, kata Haris, merupakan modus lama yang selalu berulang di daerah konflik.

"Ini model membentrokkan masyarakat di bawah. Ini sudah kita lihat di Ambon, Poso, Bulukumba, dan di banyak wilayah konflik lainnya. Memang modusnya ini. Memelihara preman-preman itu dan dijadikan pasukan untuk mengamankan wilayah bisnis lalu polisi nantinya tutup mata," ujarnya. (*/OL-10)