Penolakan Aliansi Masyarakat Sipil terhadap Rencana Pembelian 100 Tank Leopard 2A6

Penolakan Aliansi Masyarakat Sipil terhadap Rencana Pembelian 100 Tank Leopard 2A6

Akhir-akhir ini, publik diramaikan dengan polemik rencana pembelian 100 main battle tank (MBT) Leopard 2A6 oleh Mabes TNI-AD. Keinginan tersebut terus menuai pro kontra. Pihak Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI termasuk TNI AD bersikukuh untuk meneruskan rencana ini. Bahkan, dijadwalkan pada 30 Januari-2Februari mendatang, tim dari TNI AD akan bertolak menuju Belanda untuk membicarakan lebih lanjut dengan pemerintah Belanda.

KSAD Jenderal Pramono Edhie Wibowo berdalih pembelian 100 MBT Leopard sudah sesuai dengan kebutuhan membangun kekuatan pertahanan Indonesia. Apalagi, jika dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara maka Indonesia adalah salah satu negara yang tidak memiliki MBT selain Filipina, Timor Leste dan Papua Nugini.

Tidak bisa dipungkiri kita membutuhkan kekuatan bersenjata  yang memadai untuk menjaga kedaulatan wilayah negeri ini. Namun pengadaan armada tempur hanyalah kelanjutan dari kebijakan dan strategi pertahanan, doktrin, kapasitas dukungan anggaran, mempertimbangkan kondisi geografis serta perubahan lingkungan strategis.

Oleh karena itu, adalah tidak pas apabila pemerintah berniat membeli 100 MBT Leopard 2A6 hanya karena Indonesia tidak punya sementara negara tetangga sudah punya. Analogi ini menjadi tidak tepat karena semestinya pemerintah membeli armada persenjataan dengan memperhatikan kebijakan dan strategi pertahanan, dukungan infrastruktur serta kondisi geografis.

Rencana penempatan 100 MBT di Jakarta dan Surabaya juga patut dipertanyakan. Doktrin perang kavaleri adalah tank melawan tank. apakah ini artinya, pemerintah memprediksi akan ada perang kota ataupun invasi dari negara lain kepada Indonesia? Padahal, Buku Putih Pertahanan Indonesia buatan Kementerian Pertahanan jelas menyebutkan agresi kepada Indonesia memiliki peluang kecil terjadi. Atau tank ini sengaja ditempatkan dan akan dikeluarkan jika ada demo besar-besaran seperti yang dilakukan pemerintahan Soeharto di akhir Orde Baru?

Tren lingkungan strategis yang dihadapi Indonesia ke depan akan lebih banyak muncul dari laut seperti konflik Laut China Selatan, pemanasan global yang menyebabkan pulau terdepan tenggelam, illegal fishing dll. Oleh karena itu, semestinya pemerintah membangun kekuatan militer yang lebih menitikberatkan pada ancaman di laut.  

Mengingat kondisi geografis dan infrastruktur Indonesia yang masih belum memadai, maka akan lebih baik apabila pemerintah melakukan penambahan kekuatan kavaleri TNI dengan jenis medium dan light tank. Peningkatan armada tempur ini sejalan dengan keinginan industri pertahanan dalam negeri yang juga akan mengembangkan pembuatan tank jenis medium dan ringan dengan bekerja sama dengan beberapa negara lain. Penambahan tank jenis medium dan ringan secara signifikan akan jauh lebih efektif dan bermanfaat ketimbang 100 MBT yang kemungkinan besar akan sulit dioperasikan di Indonesia.

Pembelian 100 MBT ini tidak hanya akan menuai kontroversi tetapi juga tidak akan banyak mendukung ide pemerintah memperkuat industri pertahanan dalam negeri. Dengan membeli persenjataan bekas dari Belanda, tentu saja kita tidak dapat berharap adanya transfer of technology. Padahal, ide ini telah menjadi amanat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait penguatan industri strategis. Sudah seharusnya pemerintah melakukan upaya nyata dan mendorong PT Pindad untuk memproduksi medium dan light tank.

Mengenai penolakan Parlemen Belanda yang menyinggung  soal pelanggaran HAM, semestinya dijadikan cermin dan otokritik bagi pemerintah yang selalu menganggap tidak ada lagi permasalahan terkait HAM. Problem seperti ini akan selalu muncul di lain waktu apabila pemerintah tidak berupaya keras menuntaskan pelanggaran HAM di masa lalu serta aksi kekerasan di sejumlah tempat seperti Papua.

Oleh karena itu, kami Aliansi Masyarakat Sipil menolak rencana pembelian 100 MBT Leopard 2A6 yang akan dilakukan pemerintah dalam waktu dekat. Kami mendesak pemerintah terutama Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI untuk mendengarkan aspirasi publik dan DPR yang menolak ide pembelian Leopard.

 

Jakarta, 27 Januari 2012

Aliansi Masyarakat Sipil