Jakarta Desakan pembubaran Front Pembela Islam (FPI) muncul dari berbagai pihak. Menurut Kordinator Komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan (KontraS), Haris Azhar, selama ini pemerintah terkesan tidak tegas dan bermuka dua menangani FPI.

“Di negara demokrasi ini tidak dilarang adanya ormas-ormas keagamaan. Tapi pemerintah bermuka dua dan melakukan dobel standar,” ujar Koordinator KontraS, Haris Azhar usai bertemu dengan anggota Wantimpres Albert Hasibuan di Kantor Wantimpres Jl Veteran, Jakarta, Jumat (17/2/2012).

“Terhadap ormas mayoritas pemerintah sangat berhati-hati, sedangkan terhadap minoritas pemerintah membatasi,” sambungnya.

Haris menuturkan, polisi harus bertindak tegas jika FPI melakukan kekerasan. Segala bentuk kekerasan dilarang untuk tujuan apapun.

“FPI harus dididik untuk mau berdialog,” tutur Haris.

Haris menduga ada pihak-pihak tertentu di balik aksi kekerasan yang kerap dilakukan FPI. Menurutnya, ada oknum pemerintah yang menikmati peran FPI.

“Saya khawatir di pemerintahan ada yang menikmati peran FPI. Dalam kadar tertentu memang disokong oleh pemerintah,” tandasnya.