KontraS: Indonesia Perlu Perbaikan di Bidang HAM

Metrotvnews.com, Jakarta: DPR harus bisa memastikan adanya kontrol yang efektif dan jujur terhadap Polri dan TNI, termasuk lembaga BIN.

Persoalan kontrol atas penggunaan kekerasan dalam tugas-tugas institusi keamanan menjadi penting, seiring terjadinya riak dalam kondisi nasional.

"Isu kontrol dan akuntabilitas menjadi semakin penting, mengingat adanya penguatan terhadap UU di bidang kemanan pada 2011 dan menguatnya wacana terorisme," kata Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Haris Azhar, dalam perayaan ulang tahun ke-14 KontraS, di Jakarta, Selasa (20/3).

Menurutnya, hal tersebut dapat memperbaiki performa pemerintah dan alat negara di bidang Hak Asasi Manusia.

Selain itu, perbaikan juga harus diikuti oleh respon serius presiden terhadap sejumlah isu pelanggaran HAM, seperti menuntaskan kasus Munir dan merumuskan model perlindungan pekerja HAM di Indonesia.

"Presiden juga harus menyelesaikan persoalan pelanggaran HAM di Papua, Aceh, dan menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM masa lalu. Presiden harus meminta Jaksa Agung, Menkumham dibantu Dewan Pertimbangan Presiden, Albert Hasibuan untuk menyusun agenda prioritas," ujar Haris.

Lebih lanjut, Polri harus bisa memastikan adanya penghentian penggunaan kekerasan dalam tindakan pengamanan atau penegakan hukum.

"Termasuk harus berani untuk tidak menggunakan kriminalisasi (pemidanaan) terhadap masyarakat yang melakukan tindakan advokasi atau masyarakat yang menggunakan kebebasan ekspresinya," katanya.

Selain itu, Polri juga harus menegakan hukum dan memberikan perlindungan terhadap kelompok minoritas yang mendapatkan ancaman dari kelompok lainnya. "Dan menindak kelompok yang melakukan kekerasan," kata Haris.

Haris menambahkan, KontraS mengajak semua elemen masyarakat untuk terus melakukan kontrol dan pengawasan atas berbagai kebijakan dan perilaku aparat, yang berpotensi mengakibatkan kekerasan dan pelanggaran HAM. (MI/RIZ)