LENSAINDONESIA.COM: Koordinator Kontras Haris Azhar beberapa waktu lalu mendesak pemerintah agar serius memperbaiki performa di bidang HAM dengan melakukan beberapa langkah.

Pertama Presiden SBY harus serius merespons sejumlah isu pelanggaran HAM, seperti menuntaskan kasus Munir dan merumuskan model perlindungan pekerja HAM di Indonesia. Kemudian, menyelesaikan pelanggaran HAM di Papua serta menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu di Aceh, lalu merumuskan pola penyelesaian nasional atas sengketa tanah di berbagai wilayah.

Selain itu, memberikan pelindungan untuk kaum minoritas, dan yang terpenting Presiden harus segera menuntaskan Jaksa Agung, Menteri Hukum dan HAM. Begitupula Dewan Pertimbangan Presiden Dr Albert Hasibuan perlu menyusun agenda prioritas di atas yang sesuai Hukum HAM yang berlaku di Indonesia.

Kedua, Polri harus memastikan adanya penghentian penggunaan kekerasan dalam tindakan pengamanan tidak menggunakan kriminalisasi (pemidanaan) terhadap masyarakat yang melakukan tindakan advokatif untuk menjalankan kebebasan berekspresi

Ketiga, DPR harus memastikan adanya kontrol yang efektif dan jujurterhaap Polri dan TNI, BIN. DPR harus memastikan adanya agenda amandemen UU peradilan Militer, karena isu kontrol dan akutabilitas menjadi semakin penting karena adanya penguatan tahap UU di bidang keamanan pada 2011 (UU Intelejen RUU Kamnas dan RUU penanganan Konflik Sosial)

Keempat Kontras mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus melakukan kontrol dan pengawasan atas berbagai kebijakan dan prilaku aparat yang berpotensi mengakibatakan kekerasan dan pelanggaraan HAM. Aligarut