KontraS: Polisi Juga Harus Jamin Keamanan Demonstran

Jakarta Polisi kerap melakukan tindakan represif saat mengamankan aksi demonstran. Seharusnya polisi juga bisa menjamin keamanan para demonstran saat menyampaikan aspirasinya.

Tindakan polisi yang bersifat represif kepada para demonstran sangat disayangkan oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS).

"Yang demo pun perlu mendapatkan keamanan, jaminan keamanan. Artinya polisi harus mengamankan para demonstran, bukan hanya mengamankan kantor instansi pemerintah," kata koordinator KontraS, Haris Azhar, dalam sebuah diskusi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (27/03/2012).

Selain Haris, diskusi ini melibatkan beberapa tokoh nasional seperti Effendi Ghazali (pakar komunikasi politik), Akbar Faisal (anggota DPR), hingga Fadjroel Rachman (pengamat politik).

Haris membeberkan dari data KontraS selama bulan Maret 2012, terdapat 70 aksi demo. Namun, hanya 20 demonstrasi yang berakhir ricuh.

Menurut Haris, korban ricuh aksi demo biasanya masyarakat sipil peserta demo. Bukan aparat polisi atau instansi yang menjadi objek demo.

"Data dari KontraS, pemantauan selama bulan Maret saja angkanya kurang dari 20 aksi yang ricuh dari 70 aksi demonstrasi. Hanya 20 yang berakhir dengan ricuh. Artinya di bawah 50 persen yang berakhir dengan ricuh dan kericuhan itu korbannya kebanyakan masyarakat sipil peserta demo nya bukan pihak pengamanannya," terangnya.