JAKARTA, Jaringnews.com – Koordinator Kontras Haris Azhar menilai, pemerintah gagal melindungi demokrasi di Indonesia. Pasalnya, pemerintah sama sekali tidak memberikan ruang untuk masyarakat maupun mahasiswa untuk berdialog dengan matang membahas persoalan negara.

"Banyak respons masyarakat soal rencana kenaikan harga BBM, tetapi tidak diberi ruang dialog yang cukup," ujar dia di Jakarta, Senin (2/4).

Sudah seharusnya, lanjut dia, Presiden SBY berdialog dengan mahasiswa, agar tidak dianggap mengabaikan masyarakat yang berdemonstrasi. Menurut dia, pengunjuk rasa hanya membutuhkan penjelasan yang jelas dari pemerintah.

"Sebagai kepala negara sekaligus pemimpin bangsa, SBY seharusnya merespon hal-hal yang sensitif, terlebih jika hal tersebut bisa memicu kerusuhan besar," ucap dia.

Menurut dia, membuka forum dialog merupakan solusi jitu menyelesaikan polemik kenaikan harga BBM ini. Sayanganya, lanjut dia, pemerintah urung melakukan hal tersebut dan memilih meredam gejolak dengan pengamanan dari aparat kepolisian dan TNI. Akibatnya, tidak sedikit pengunjuk rasa yang bertindak brutal.

"Tindakan ini dilakukan hanya agar negara tidak tuli terhadap aspirasi. Harus dibuka besar-besar dialog itu, bisa jadi masyarakat akan benar-benar paham maksud pemerintah, sehingga tidak perlu aksi besar-besaran yang terjadi di berbagai daerah," tandas Haris.