Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar menilai pemerintah tidak cerdas dalam mengantisipasi penolakan terhadap rencana menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Seharusnya pemerintah mengantisipasi sejak dini, baik itu lonjakan harga kebutuhan bahan pokok, keamanan demonstrasi yang bersahabat dan tidak reaktif terhadap penyuaraan aspirasi rakyat dan semua efek dari rencana kebijakan untuk menaikkan harga BBM.

"Nuansa kebijakan pemerintah terkait kenaikan BBM adalah sikap tidak cerdas yang dimiliki pemerintah. Pemerintah kelabakan dalam mengantisipasi semuanya. Ada kekhawatiran dan kepanikan dari ekspresi pemerintah," kata Haris dalam diskusi dengan tema ‘Catatan Kritis Penanganan Demonstrasi antara Penegak Hukum dan Perlindungan HAM’ yang digelar Sekretariat PB HMI, di Jakarta, Jumat (6/4).

Catatan selanjutnya adalah, ada kedodoran kemampuan di sektoral yang dimiliki oleh aparat kepolisian. Ini terkait ada konflik tanah dan tambang di Mesuji, Papua dan daerah-daerah lainnya. Prinsip proporsional harus diterapkan oleh kepolisian. Misalnya demo GMKI yang jumlahnya hanya 30 orang sedangkan dari aparat kepolisian 300 orang, ini tidak menunjukkan prinsip proporsional.

"Hal inilah salah satunya yang banyak dilanggar oleh aparat kepolisian," jelasnya. [bal]