TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengecam keras brutalitas sekelompok orang yang menyerang berbagai tempat. Di antaranya beberapa pusat-pusat retail dan tempat nongkrong di Jakarta.

"Kami menyimpulkan bahwa Kapolda Metro Jaya dan jajarannya gagal melindungi warga Jakarta dan tidak melakukan penegakan hukum atas praktek kekerasan yang terjadi," kata Koordinator KontraS Haris Azhar dalam rilisnya, Minggu (15/4/2012).

Haris mengatakan kelambanan Polda Metro Jaya, melalui Kapolda dan Juru bicaranya, juga dipertontonkan ketika memberikan pernyataan terkait identitas pelaku. Keduanya terkesan hati-hati untuk tidak mengatakan para pelaku berasal dari TNI AL. Sikap ini justru berbeda 180 derajat ketika menuduh YLBHI menyembunyikan mahasiswa KONAMI yang dianggap anarkis, tanpa alat bukti yang sah.

"Kami juga menyayangkan keputusan melibatkan POMAL dalam mendalami kasus penyerangan massal dan brutal," ujarnya.

Disatu sisi, kata Haris, Polda Metro Jaya tidak berani mengungkapkan identitas pelaku tapi disisi lain justru mengajak POMAL melakukan penyelidikan. Haris menegaskan bahwa brutalitas yang merusak, mencederai hingga luka dan meninggal adalah kejahatan terhadap kamtibmas dan sudah selayaknya Polisi yang bertanggung jawab untuk mencegah dan melakukan penegakan hukum atas hal tersebut.

"Bukan POMAL yang tugasnya hanya untuk kejahatan-kejahatan didalam militer. Tindakan ini justru membuka ruang militer Indonesia masuk dalam urusan kehidupan sipil. Patut disayangkan," imbuhnya.

Oleh karenan itu, KontraS meminta agar Polisi Metro Jaya harus berani dan lebih profesional dalam melakukan penegakan hukum terutama terhadap tindakan-tindakan brutal dan premanistik.

Selain itu, mereka juga meminta agar DPR untuk menegur Presiden, Kapolri dan Panglima TNI agar tidak mencampuradukan urusan kamtibmas dengan unsur militeristik, dengan cara melibatkan POMAL dalam urusan ini.

"Kami meminta adanya upaya pemulihan yang maksimal, dimana Polisi harus menangkap semua pelaku kejahatan yang melukai dan membunuh sejumlah orang dalam beberapa hari terakhir," tukasnya.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengecam keras brutalitas sekelompok orang yang menyerang berbagai tempat. Di antaranya beberapa pusat-pusat retail dan tempat nongkrong di Jakarta.

"Kami menyimpulkan bahwa Kapolda Metro Jaya dan jajarannya gagal melindungi warga Jakarta dan tidak melakukan penegakan hukum atas praktek kekerasan yang terjadi," kata Koordinator KontraS Haris Azhar dalam rilisnya, Minggu (15/4/2012).

Haris mengatakan kelambanan Polda Metro Jaya, melalui Kapolda dan Juru bicaranya, juga dipertontonkan ketika memberikan pernyataan terkait identitas pelaku. Keduanya terkesan hati-hati untuk tidak mengatakan para pelaku berasal dari TNI AL. Sikap ini justru berbeda 180 derajat ketika menuduh YLBHI menyembunyikan mahasiswa KONAMI yang dianggap anarkis, tanpa alat bukti yang sah.

"Kami juga menyayangkan keputusan melibatkan POMAL dalam mendalami kasus penyerangan massal dan brutal," ujarnya.

Disatu sisi, kata Haris, Polda Metro Jaya tidak berani mengungkapkan identitas pelaku tapi disisi lain justru mengajak POMAL melakukan penyelidikan. Haris menegaskan bahwa brutalitas yang merusak, mencederai hingga luka dan meninggal adalah kejahatan terhadap kamtibmas dan sudah selayaknya Polisi yang bertanggung jawab untuk mencegah dan melakukan penegakan hukum atas hal tersebut.

"Bukan POMAL yang tugasnya hanya untuk kejahatan-kejahatan didalam militer. Tindakan ini justru membuka ruang militer Indonesia masuk dalam urusan kehidupan sipil. Patut disayangkan," imbuhnya.

Oleh karenan itu, KontraS meminta agar Polisi Metro Jaya harus berani dan lebih profesional dalam melakukan penegakan hukum terutama terhadap tindakan-tindakan brutal dan premanistik.

Selain itu, mereka juga meminta agar DPR untuk menegur Presiden, Kapolri dan Panglima TNI agar tidak mencampuradukan urusan kamtibmas dengan unsur militeristik, dengan cara melibatkan POMAL dalam urusan ini.

"Kami meminta adanya upaya pemulihan yang maksimal, dimana Polisi harus menangkap semua pelaku kejahatan yang melukai dan membunuh sejumlah orang dalam beberapa hari terakhir," tukasnya.