KontraS: Penanganan Kasus Geng Motor Mencurigakan

Jakarta, PelitaOnline — KOMISI untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) mempertanyakan konsistensi kepolisian dalam menangani kasus geng motor pada 13 April lalu. Pasalnya yang mengumumkan tentang keterlibatan empat nama anggota Arhanud TNI adalah Pangdam Jaya, dan bukan oleh Polri. Hal ini menimbulkan kecurigaan dan sekaligus menunjukan ketidak-konsistenan penanganan kasus tersebut.

"Sungguh disayangkan pengumuman nama-nama bukan dilakukan oleh otoritas Polri, misalnya Kapolda Metro Jaya. Kami khawatir bahwa pelibatan TNI dalam penanganan kasus ini justru mengindikasikan adanya peran struktur komando sehingga harus diterapkan hukum militer dan penanganan hukumnya seolah-olah harus dilakukan oleh Polisi Militer. Kami meminta Polisi meluruskan ini," tutur Koordinator KontraS Haris Azhar, Sabtu (21/4).

Menurut hasil investigasi KontraS menunjukan bahwa peristiwa-peristiwa kekerasan pada 13 April dan beberapa peristiwa sebelumnya, terjadi di wilayah tertib sipil dan diduga dilakukan atas motif kriminal (non militer).

"Ketiadaan respon polisi menunjukan bahwa polisi masih â??engganâ?? berurusan dengan personil-personil militer dalam kaitan apapun. Apakah benar bahwa mereka yang ditangkap melakukan kekerasan murni kriminal? Atau mereka melakukan dengan menggunakan perangkat militeristik?â? katanya.

Oleh karena itu, KontraS meminta penangkapan dan penahanan tidak hanya berhenti pada keempat orang tersebut. Siapa yang memotivasi mereka turun ke jalan bersama ratusan orang lainnya? Jika keempat anggota itu dianggap yang melakukan kekerasan maka patut diduga seratus lainnya merupakan pelaku â??turut serta membantuâ?? atau â??memerintahkan.â??

"Harus dicari lebih jauh agar tidak terjadi peng-kambing hitam-an terhadap keempat prajurit saja," tegasnya.

Selain itu, Haris menilai pernyataan Pangdam Jaya berseberangan dengan statemen sebelumnya, yang disampaikan Kapuspen TNI AL Laksamana Muda Untung Suropati. Untung menyatakan tidak ada anggota TNI yang terlibat peristiwa geng motor.

"Kami khawatir ada ketidak-koordinasian di dalam pejabat tinggi TNI dalam melihat persoalan ini," tandasnya.