Jakarta, Seruu.com – Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak kekerasan (KontraS) menilai meningkatnya eskalasi kekerasan di Papua sepanjang Mei-Juni 2012 sangatlah mengkawatirkan. Mereka menilai ada upaya sistematis dan terpola yang tengah terjadi untuk menjustifikasi terulangnya pendekatan keamanan di Papua.

" Kami menyesalkan terjadinya berbagai tindak kekerasan di Papua akhir-akhir ini. Sepanjang Mei dan Juni 2012, tindakan kekerasan meningkat tajam. Sebanyak 8 orang meninggal dunia dan 15 orang terluka akibat berbagai peristiwa yang terjadi secara acak tersebut. Para korban adalah mahasiswa, pelajar dan warga Negara asing serta masyarakat Papua," seperti tertulis dalam siaran pers bersama KontraS-Foker LSM Papua dan National Papuan Solidarity (NAPAS).

Menurut mereka kekerasan dilakukan dengan menembak dengan senjata api. Pelaku tak dikenali. Namun mereka memahami lokasi, melakukan penembakan di tempat keramaian, dan mengarahkan sasaran tembakan dalam posisi korban bergerak dan mudah menghilangkan jejak.

"Informasi terakhir yang kami terima, tadi malam telah terjadi penembakan di Jayapura yang menyebabkan 3 orang warga Papua terluka dan saat ini tengah dirawat di rumah sakit. Dalam beberapa hari terakhir beredar informasi simpang siur dan sms-sms yang meresahkan masyarakat. Hingga saat ini, belum ada kejelasan informasi proses hukum terhadap peristiwa-peristiwa kekerasan ini. Situasi ini menunjukkan berlangsungnya impunitas di Papua," terang koordinator KontraS Haris Azhar.

" Melihat kondisi ini, tampak pola yang tergambar dengan target random, pelaku yang professional serta memahami situasi dimana aparat keamanan (khususnya Polri) selama ini diketahui tak berdaya menghadapi aksi-aksi kekerasan yang berlangsung. Pola ini berpotensi menimbulkan terror dan ketakutan rasa tidak aman di tengah masyarakat. Hal ini tampak pada peristiwa serupa di wilayah konflik lain seperti Maluku, Poso dan Aceh. Kami mengkhawatirkan situasi ini justru menjadi alat legitimasi untuk memperbanyak jumlah pasukan di Papua dengan anggaran yang cukup besar," tandasnya.

Ketiga LSM menilai situasi ini tentu kontradiktif dengan inisiatif Pemerintah dan masyarakat di Papua untuk mendorong dialog damai. Pemerintah semestinya menyegerakan upaya-upaya konstruktif dan terukur untuk mewujudkan proses damai ini. Di tengah proses tersebut, pemerintah harus segera melakukan evaluasi terhadap manajemen keamanan yang justru memperburuk situasi keamanan di Papua.

"Di sisi lain, Presiden harus mengevaluasi kepemimpinan Kapolri karena kepolisian setempat telah abai dalam melindungi masyarakat Papua serta tak mampu untuk menjalankan menegakkan hukum. Kami meminta Polri bekerja secara professional untuk melindungi masyarakat, segera mengidentifikasi pelaku kekerasan serta menjalankan proses hukum secara fair," pungkas Haris.

Berdasarkan hasil pantauan KontraS, setidaknya 3 orang warga sipil terbunuh, 5 orang luka kritis dan 43 massa KNPB ditahan di kantor polisi di Papua, pada tanggal 3-5 Juni 2012. [musashi]