Pembiaran itu memberikan kesempatan bagi kader Golkar untuk memberikan pernyataan bermotif politik agar partainya tak lagi dikaitkan dengan kesalahan masa lalu.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) meminta agar Badan Kehormatan (BK) DPR memeriksa motif politik Priyo Budi Santoso, politisi dari Partai Golkar, mengeluarkan pernyataan yang menggiring agar peristiwa 1965/1966 tidak lagi diungkit-ungkit.

"BK harus memeriksa apa motif politik, apakah tendensi politik kami kuatir latar belakang dari partai Golkar yang partai diuntungkan pada rezim Orde Baru takut kasusnya dibongkar," kata Ketua Badan Pekerja Kontras Haris Azhar, usai melaporkan Priyo ke Badan Kehormatan (BK) Parlemen, hari ini.

Pernyataan Priyo yang tak pantas soal peristiwa 1965/1966, menurutnya, bisa saja bermuatan politis mengingat cikal bakal partai itu dimulai pada Orde Baru, rezim yang tak bisa dilepaskan dari kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

"Kedepan harus kita pikirkan memberi hukuman pada partai Golkar. Jjangan sampai kader-kadernya mengeluarkan pernyataan yang kontraproduktif," tutur Haris,

Pascareformasi, lanjut Haris, sudah dilakukan perubahan antara lain Soeharto dilengserkan dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) direformasi. Namun, kata dia, partai berlambang pohon beringin yang didirikan Soeharto tersebut masih terus bercikal bakal dan menjadi salah satu partai besar hingga saat ini.

Menurut Haris, pembiaran itu memberikan kesempatan bagi kader Golkar untuk memberikan pernyataan bermotif politik agar partainya tak lagi dikaitkan dengan kesalahan masa lalu.

"Menurut undang-undang, pemerintah bertanggungjawab menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM. Sudah jadi tugas Priyo (Budi Santoso) mengawasi penyelesaian HAM," tandas Haris.