Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengaku heran mengapa LSM KontraS menyuruhnya meminta maaf terkait ucapannya soal pelanggaran HAM tahun 1965-1966. Dirinya memohon kepada KontraS, untuk tidak terlampau jauh mengecam sebuah pendapat.

"Saya cuma menganjurkan dan berpendapat masak tidak boleh toh, untuk melihat ke depan. Ya ini zamannya lagi begini, silakan saja, saya menghormati," kata Priyo kepada wartawan di DPR, Jakarta, Kamis (26/7).

Dia menilai permintaan KontraS itu terlalu berlebihan. Sebab menurutnya itu hanya persoalan perbedaan pandangan.

"Mestinya tidak perlu dicela dan dikecam, biarkan pandangan-pandangan itu hidup dan memperkaya kita untuk mencari solusi yang terbaik untuk masalah ini," tambahnya.

"Saya tidak pernah menganjurkan dikubur. Hanya saya menginginkan menatap ke depan," lanjutnya.

Priyo menegaskan, justru saat ini yang tepat adalah mencari formula yang pas untuk rekonsiliasi nasional.

"Saya tetap berempati kepada korban, itu pasti. Saya gak ada hubungannya dengan ini semua. Karena saya kelahiran setahun setelah peristiwa 65. Saya mohon temen-temen KontraS jangan terlampau jauh mengecam sebuah pendapat," harap Priyo.

Sebelumnya diberitakan, KontraS melaporkan pernyataan Wakil Ketua DPR RI, Priyo Budi Santoso tentang tidak perlu diusutnya pelanggaran HAM tahun 1965-1966. Priyo dinilai telah melanggar kode etik dalam aturan-aturan internal dalam DPR.

"Bagi kami ini bertentangan dengan sikap kode etik, aturan-aturan internal dalam DPR, dan bertentangan dengan konstitusi. Kewajiban anggota DPR terhadap pengawasan kepada pemerintah, menurut undang-undang No 26 pemerintah bertanggung jawab untuk menyelesaikan kasus-kasus ini," ujar Ketua Kontras, Haris Azhar di Gedung DPR, Kamis (26/7).