REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah Indonesia tak kunjung memperlihatkan sikap tegas terhadap pemerintah Myanmar dalam kasus kekerasan Muslim Rohingya. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menilai pemerintah hanya main aman sehingga tidak memberikan tekanan keras kepada Myanmar.

"Salah satunya karena kita punya kaitan yaitu beberapa pengusaha Indonesia punya investasi hotel di sana (Myanmar). Tentara kita juga diminta menjadi konsultan pemerintah transisi Myanmar," kata Koordinator Kontras, Haris Azhar, yang dihubungi Republika, Ahad (29/7).

Haris menambahkan pemerintah Indonesia seolah-olah bersikap terlihat tidak mau intervensi dalam kasus Muslim Rohingya. Padahal jika di suatu negara, termasuk di kawasan Asia Tenggara, terjadi tragedi kemanusiaan yang serius, pemerintah Indonesia selaku Ketua ASEAN dapat mengintervensinya.

Indonesia minimal mendorong ASEAN mendesak Myanmar menghentikan pembantaian Muslim Rohingya. Apalagi, ASEAN sudah memiliki Komisi HAM yang telah berdiri sejak tiga tahun lalu.