Pelanggaran HAM Masa Lalu, Jangan Dilihat Dari Sisi Partai

Skalanews – Politisi Golkar, Nudirman Munir, menyatakan tidak sepakat terhadap pernyataan dari Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), yang mengkaitkan partainya dengan kasus pelanggaran HAM dimasa lalu.

"Ngga sepakat saya kalau Golkar dipersalahkan. Saya juga minta bahwa jangan berat sebelah, harus bertindak adil," ujar Nudirman, ketika ditemui usai acara Dialog Pilar Negara bertema ‘Pelanggaran HAM Masa Lalu dan Solusi Masa Kini’, di Gedung MPR RI, Jakarta, Senin (30/7).

Menurut Nudirman, jika KontraS ingin bersikap adil, maka mereka seharusnya tidak hanya mengungkit tragedi 1965 saja, tapi juga kasus-kasus lainnya yang memakan banyak korban jiwa.

"Jangan hanya peristiwa 65. Peristiwa 59 juga, peristiwa PRRI Permesta, dimana juga terjadi pembunuhan luar biasa. Kalau memang KontraS mau adil, ya korban PRRI Permesta juga diperjuangkan, korban G 30 S PKI juga diperjuangkan," tutur Nudirman.

Akan tetapi, terkait peristiwa G 30 S PKI, Nudirman mengelak bahwa tidak ada sangkut-pautnya dengan Golkar. "Tapi peristiwa G 30 S PKI Golkar belum ada. Golkar mulai ada tahun 1967. Dan mulai ikut Pemilu itu tahun 74 kalau ngga salah," ucap Nudirman.

Dia pun berpendapat bahwa sebaiknya harus dilakukan pemilahan dalam melihat kasus tersebut. "Jadi dalam hal ini harus dilihat. Harus dipilah-pilah. Jangan yang tidak dilakukan Partai Golkar, lalu harus Golkar yang bertanggung jawab, ya ngga bisa lah," tegas Nudirman.

Ketika ditanyakan terkait kasus Penembak Misterius (Petrus) atau Talangsari, Nudirman juga memberi jawaban mengelak. "Itu kan dilakukan oleh eksekutif, oleh pemerintah, bukan oleh partai. Jadi harus dibedakan apa yang dilakukan oleh pemerintah dengan partai," jelas Nudirman.

Dia pun mengungkapkan bahwa sebenarnya di dalam internal Golkar sendiri, ada juga kader-kader yang masih mempertanyakan kasus-kasus tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa Partai Golkar bukannya bersikap diam saja terhadap kasus-kasus itu.

"Bukan berarti bahwa Partai Golkar setuju semua. Atau tidak ada yang menyatakan tdk setuju. Ada beberapa kader Golkar yang mempertanyakan juga soal Petrus, atau soal peristiwa Tanjung Priuk. Dan sampai sekarang juga masih banyak kader Golkar yang mempermasalahkan peristiwa Semanggi," ungkap Nudirman.

Pada intinya, dikatakan Nudirman, dalam membicarakan hal ini, tidak bisa secara serta-merta menyalahkan pihak partai. "Oknumnya barangkali. Kalau secara partai itu tidak ada hal yang bisa disalahkan disitu. Karena memang dalam kerangka itu ada oknum-oknum tertentu yang bermain," pungkas Nudirman. (Risman Afrianda)