Skalanews – Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS), Haris Azhar menuding Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional (RUU Kamnas) akan dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik (Parpol) dan menguatkan rezim security.

"Terus terang saja, saat ini, hingga kedepannya nanti, sedang berlangsung penguatan untuk rezim security. Indikasi paling kuatnya, dengan pengajuan RUU Kamnas ini,"kata Haris, Minggu (16/9)

KontraS mensinyalir banyak parpol, khususnya parpol yang mempunyai wakil di DPR RI, hendak mengail keuntungan dari pembahasan RUU tersebut.

"Lihat saja, fraksi-fraksi yang tergabung dalam koalisi Setgab, cenderung mendukung RUU ini. Di luar (koalisi Setgab-Redu), seperti Partai Hanura dan Gerindra, khususnya juga ada kecenderungan mendukung kok. Makanya mereka tidak banyak menolak atau menunjukan sikapnya,"bebernya.

Selain itu, mulusnya RUU ini dibahas di DPR dan berujung disahkan sebagai produk undang-undang, nantinya akan dijadikan alat oleh parpol untuk membantu pengamanan berbagai bisnis terkait eksplorasi sumber daya alam (SDA) di daerah-dareah.

"Nah, di daerah-daerah itu, kan isinya partai-partai. Merekalah yang menjadi raja-raja kecil di daerah melalui kepala-kepala daerah yang memang asalnya dari partai-partai itu. Jadi, mereka nampaknya sudah bermimpi akan menikmati UU Keamanan Nasional itu kelak,"pungkasnya.