REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional (RUU Kamnas) dinilai sarat dengan kepentingan politis. RUU ini disebut-sebut hanya bertujuan mengamankan jalannya rezim yang sedang berkuasa.

Kordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindakan Kekerasan (Kontras) Haris Azhar menduga RUU akan dimanfaatkan untuk kepentingan partai-partai tertentu. "Ke depannya nanti akan ada penguatan untuk rezim security. Indikasi paling kuat terlihat dari pengajuan RUU Kamnas yang terkesan dipaksakan," ujarnya dalam rilis yang diterima Republika, Senin (17/9).

Haris menyebut kepentingan tersebut sangat terasa di masa menuju Pemilihan Presiden pada 2014 mendatang. Ia pun mempertanyakan sikap dari Partai Gerindra dan Hanura yang mendukung RUU tersebut. Haris mengatakan sejak awal berdirinya, kedua partai tersebut memang sangat mengandalkaan kepemimpinan militer. Untuk itu, kedua figur tokoh pimpinan yang bergaris militer pasti akan banyak dibantu dengan adanya UU Kamnas ini. "Apalagi kelak seandainya Prabowo Subianto atau Wiranto memenangkan Pemilu atau Pilpres 2 tahun lagi," ucap Haris.

Saat ini, kata Haris, kepopuleran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mulai menurun di mata rakyat. Oleh sebab itu sikal pemerintah terkesan "ngotot" mendukung RUU ini. Menurutnya, pemerintah merasa RUU ini harus disahkan dengan momentum yang direkayasa serapih mungkin. "Makanya beliau (SBY) membutuhkan back up tentara dan polisi. Indikasinya terihat dari beberapa pernyataan SBY di beberapa rapat para petinggi TNI," ucapnya.

Menurut Haris, SBY selalu menyatakan TNI sudah tidak lagi melakukan pelanggaran HAM. Ia lantas mempertanyakan bagaimana penyelesaian dengan berbagai pelanggaran HAM berat di masa lalu. "Kan tidak pernah jelas apalagi tuntas. Ini artinya ada kecenderungan untuk menutupi kasus-kasus HAM di masa lalu," ujarnya.