JAKARTA – Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) sangat menyesalkan masuknya RUU Keamanan Nasional (Kamnas) dalam agenda pembahasan di DPR. Pasalnya, KontraS menilai, RUU Kamnas menyimpan banyak kepentingan.

Koordinator KontraS, Haris Azhar mengatakan, dengan RUU Kamnas Presiden SBY ingin mendapat dukungan dari TNI-Polri karena popularitasnya terus menurun. Indikasinya, dalam setiap pertemuan dengan elit TNI-Polri, SBY selalu menyebut dua lembaga ini tidak lagi melakukan pelanggaran HAM.

"Yang menjadi pertanyaan besarnya, bagaimana dengan berbagai pelanggaran HAM berat di masa lalu?. Kan enggak pernah jelas apalagi tuntas penyelesaiannya. Artinya ada kecenderungan untuk menutup kasus-kasus HAM di masa lalu," kata dia di Jakarta, Minggu (16/9/2012).

Dipaksakannya RUU Kamnas masuk dalam pembahasan juga menunjukkan sedang berlangsung penguatan rezim sekuriti. Yang juga disesalkan Haris, RUU Kamnas tidak hanya didukung partai politik yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan (Setgab) tapi juga dari partai oposisi yakni Partai Gerindra dan Partai Hanura.

Menurut Haris, sejak berdirinya dua partai ini memang mengandalkan sosok pemimpin dari kalangan militer.

"Figur kedua tokoh pimpinan yang memang bergaris militer pasti akan banyak dibantu dengan adanya UU Kamnas ini kelak jika misalnya Prabowo Subianto atau Wiranto memenangkan Pemilu atau Pilpres dua tahun lagi," tegasnya.