VIVAnews – Direktur Eksekutif Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Usman Hamid menilai protes Front Pembela Islam (FPI) yang mendesak penundaan pelantikan Jokowi-Ahok sebagai pasangan gubernur DKI Jakarta hanya upaya memperlambat proses demokrasi yang terjadi di Jakarta.

FPI meminta pelantikan ditunda lantaran ada tujuh tugas Basuki alias Ahok sebagai wakil gubernur terpilih, yang menaungi lembaga keagamaan (Islam).

"Masyarakat kita sudah cerdas dan makin rasional dalam berpolitik. Cara seperti itu hanya berkutat dalam perbedaan agama, saya kira kita hanya membuang peluang untuk membangun Jakarta ke arah yang positif," ujar Usman Hamid dalam sebuah acara diskusi di Jakarta, Selasa 9 Oktober 2012.

Menurut Usman, protes yang disampaikan oleh ormas Islam tersebut dianggap berlebihan, sebab masalah Ahok hanya menyangkut administrasi yang bersifat struktural.

"Ini kan masalah teknis aja, bisa saja secara teknis administratif nanti Jokowi langsung yang menjadi pembinanya. Jangan kemudian ini dijadikan kesempatan untuk menghambat-hambat," kata Usman.

Walaupun Ahok yang akan menjadi wakil gubernur namun jabatan ex officio tersebut tidak menjadi kewajibannya.

"Yang jadi masalah bukan Ahok-nya, tapi jabatannya. Kewajiban yang ada pada wagub adalah kewajiban jabatan, bukan kewajiban Ahok, bahwa Ahok sebagai orang yang diberi amanah iya, jadi ini bisa dimusyawarahkan," katanya.

Usman sendiri mengaku tidak terlalu mempermasalahkan bila jabatan di lembaga keislaman tersebut tetap dijabat oleh Ahok.

"Ahok beriman atau tidak beriman saya kira sekarang kita tidak ada pada era seperti itu. Misalnya saya sebagai seorang muslim, saya percaya bahwa yang disebut sebagai orang beriman itu ada 3 kriterianya percaya kepada tuhan, percaya kepada hari akhir dan berbuat baik," kata Usman.

"Janganlah kita terus mempersoalkan ini lagi, kemarin kita sudah bebas dari praktik politik SARA, sekarang masa mau diulangi lagi," lanjutnya. (umi)