Sindonews.com – Pemerintah dinilai tidak serius menangani hal yang timbul pasca konflik di beberapa daerah di Indonesia yang marak konflik. Hal itulah yang kemudian menjadi penyebab konflik seperti di Kalimantan Timur, Lampung, Aceh, dan daerah lainnya terus berulang.

Berdasarkan data yang dimiliki Komisi Untuk Korban Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras), terdapat 32 konflik horizontal yang terjadi tahun 2012 ini. Angka tersebut di luar peristiwa serangan dari suatu kelompok mayoritas kepada minoritas dan juga tawuran antar pelajar dan mahasiswa.

"Itu dikarenakan jarangnya terjadi pendekatan langsung para pejabat negara ke komunitas akar rumput. Selain itu, absennya penegakan hukum, sehingga tidak ada penegak hukum alias efek jera bagi para pelaku maupun pihak lain," kata koordinator Kontras Haris Azhar, di Kantor Kontras, Jakarta, Senin (26/11/2012).

Haris juga menilai, upaya yang menjadi standar penyelesaian umumnya lebih bersifat simbolik dan tidak diikuti upaya memelihara rekonsiliasi dan perdamaian.

Haris beranggapan, kebijakan yang ada saat ini justru tumpang tindih dan saling berlawanan. Hal itu terlihat dari Undang-undang nomor 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial yang lebih menitikberatkan pada aktivitas penghentian konflik, dengan memobilisasi kekuatan sektor keamanan secara masif.

"Meskipun dalam UU itu disinggung tentang pentingnya membangun sistem deteksi dini konflik, namun pemerintah nampaknya luput pula dalam memaksimalkan upaya sistem deteksi dini yang komperhensif dan signifikan untuk mengelola dinamika sosial politik yang khas di masing-masing wilayah Indonesia," jelasnya.

Ditegaskan Haris, saat ini diperlukan sebuah evaluasi menegenai antisipasi dan mekanisme koreksi penanganan konflik sosial yang tidak efektif selama ini.

"Kegagalan negara mewujudkan kewajiban HAM tersebut akan memberi kesan absennya negara terhadap sentimen komunalisme. Hal ini bertolak belakang dengan klaim negara yang bangga akan watak Indonesia yang plural," tegasnya.