Merespons insiden penembakan terhadap anggota Brimob di Poso, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan kepada aparat keamanan untuk segera melakukan langkah tepat, tegas dan benar. Tidak hanya itu, Presiden juga menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan dan rakyat harus dilindungi.

"Interpretasi langkah tepat, tegas, dan benar tentu saja harus dijalankan sesuai dengan koridor penegakan hukum yang ada maupun prinsip-prinsip HAM, di mana Polri juga memiliki ketentuan internal yang mengaturnya," kata Koordinator Badan Pekerja KontraS, Haris Azhar.

Praktiknya di lapangan, kata dia, instruksi Presiden tersebut tidak menjadi perhatian bagi polisi dalam melakukan operasi penegakan hukum. Kekerasan terus terjadi. Dalam proses penindakan, polisi telah mengabaikan nilai-nilai HAM dan kerja profesional aparat penegak hukum.

"Polisi gagal melindungi warga, dan justru polisi telah membabi buta, menangkap dan menyiksa warga dalam proses penegakan hukum. Kondisi ini justru menunjukkan Polri tidak berfungsi dalam mendukung kerja penegakan hukum. Kami menilai pernyataan-pernyataan pejabat kepolisian dalam merespons peristiwa di Poso hanya klaim sepihak," katanya.

Menurutnya, polisi tidak mendengarkan suara dan akibat yang diderita masyarakat. Maka dari itu pihaknya, memberikan perhatian serius kepada Performa Polda Sulteng.

"Tidak ada capaian yang konkrit dari Polda Sulteng. Agenda penegakan hukum yang diterapkan di Poso tahun ini tidak jauh berbeda dengan operasi penegakan hukum yang diterapkan di tahun 2007. Melakukan penegakan hukum dengan cara kekerasan," katanya.