Jakarta ? LSM hak asasi manusia Kontras menilai reaksi pemerintah terlalu berlebihan menanggapi pembentukan kantor Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Inggris.

Pemerintah Indonesia sebelumnya melontarkan protes kepada pemerintah Inggris terkait pembentukan kantor perwakilan OPM tersebut.

Koordinator Kontras, Haris Azhar meyakinkan, pembentukan kantor tersebut tidak untuk mencari dukungan kemerdekaan Papua.

Haris meminta pemerintah untuk lebih baik fokus untuk memberantas kemiskinan, kelaparan dan penyelesaian kasus HAM yang terjadi di Papua.

“Sebaiknya pemerintah tidak usah paniklah. itu kan tidak ada implikasi besar. Saya pikir itu harus dilihat secara berimbang, sama halnya denga kerja sama Indonesia dengan Inggris dalam hal lain, misalnya konsesi bisnis dengan MP3EI. Jadi ini biasa aja. Alam keterbukaan dan keterbukaan di Inggris itu jauh lebih memungkinkan untuk hal-hal seperti itu, tapi itu tidak akan berimplikasi begitu besar. (Pembukaan kantor perwakilan OPM) itu tidak berarti apa-apa," kata Haris kepada KBR68H ketika dihubungi KBR68H.

Sebelumnya, Organisasi Papua Merdeka (OPM) membuka kantor perwakilan di Kota Oxford, Inggris.

Kantor tersebut diresmikan pada 1 Mei lalu. Pemerintah Indonesia memprotes langsung kepada Pemerintah Inggris.

Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa menilai, pembukaan kantor tersebut bertolak belakang dengan hubungan persahabatan yang selama ini terjalin antara Inggris dan Indonesia.