JAKARTA ? Gonjang-ganjing pergantian calon Kapolri, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) meminta siapa pun yang nantinya menggantikan Jenderal (Pol) Timur Pradopo, perlu menjaga netralitas, baik dalam menghadapi Pemilu 2014 maupun menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Siapa pun yang nantinya menggantikan Jenderal Timur Pradopo, harus menjaga netralitas, baik pada Pemilu 2014, maupun dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat,” kata Koordinator Badan Pekerja Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Haris Azhar.

“Tanpa menjaga netralitas, Kapolri akan terpengaruh dengan berbagai kepentingan politik dan ke finansial atau pemodal.”

”Dalam konteks pemilu, calon Kapolri harus diuji sejauh mana tidak menghamba pada rezim politik yang berkuasa,” tambahnya.

Sementara itu pendiri Institut Kebijakan Publik Usman Hamid menambahkan, ada beberapa kriteria calon Kapolri yang harus diperhatikan, yaitu integritas, tegas, serta memenuhi syarat jenjang karier dan kepangkatan.

Sedangkan anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil mengatakan, muatan politik tak bisa dihindari dalam pemilihan Kapolri. Untuk itu, Kapolri mendatang dapat menahan diri dari godaan kekuasaan. Agar DPR dapat memilih Kepala Polri secara tepat, Nasir berharap, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengirim lebih dari satu calon DPR hingga ada kompetisi yang sehat dalam pemilihan itu.

Seperti diberitakan, Kapolri Jenderal (Pol) Timur Pradopo akan memasuki masa pensiun pada Januari 2014. Komisi Kepolisian Nasional membuat penilaian rekam jejak terhadap sembilan perwira tinggi Polri yang dapat dicalonkan menjadi Kapolri.

Mereka adalah Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Komisaris Jenderal (Komjen) Sutarman, Kepala Lembaga Pendidikan (Kalemdik) Polri Komjen Budi Gunawan, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Anang Iskandar, Asisten Kapolri Bidang Operasi (Asop) Inspektur Jenderal (Irjen) Badrodin Haiti.

Selain itu, Kepala Divisi Informasi dan Teknologi (IT) Polri Irjen Anis Angkawijaya, Wakil Kabareskrim Polri Irjen Anas Yusuf, Kepala Divisi Hukum (Divkum) Polri Irjen Anton Setiadi, Kepala Badan Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri Irjen Puji Hartanto, dan Kepala Polda Metro Jaya Irjen Putut Bayu Seno.