Jakarta – Komisi I telah menyetujui Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Moeldoko menjadi Panglima TNI berikutnya. Namun Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) memiliki sejumlah rekomendasi untuk pria 56 tahun itu.
Koordinator KontraS, Haris Azhar, berharap agar Moeldoko mampu menumbuhkembangkan keterbukaan proses-proses institusional TNI dengan masyarakat luas, LSM, dan media. Selain itu dapat memastikan bahwa HAM menjadi indikator penting dalam pendidikan prajurit, pelatihan, dan mekanisme koreksi hukum

"Memastikan konsistensi penghukuman dalam tindak kekerasan atau kejahatan yang dilakukan atau melibatkan oknum TNI dan memperhatikan kesejahteraan prajurit sebagai upaya mendapatkan prajurit yang profesional dan handal," jelas Haris, dalam siaran pers yang dituliskan Sabtu (24/8/2013).

Haris menyambut baik niat Moeldoko untuk tidak terlibat dalam politik praktis pemilu 2014 dan bersedia memecat anggota-anggotanya yang terlibat politik praktis.

"Apresiasi kami juga dasari atas keinginan Moeldoko untuk mensejahterakan anggota-anggotanya, penataan, dan penguatan komando dalam pasukan TNI. Serta keinginannya untuk menjaga konsolidasi dengan Polri," ujarnya.

Haris memiliki catatan untuk Komisi I DPR yang terkesan tidak solid dalam memberikan rekomendasi kerja. Pihaknya mengkritik Komisi yang dipimpin Mahfudz Siddiq itu yang dinilai tidak mampu mengelaborasi lebih jauh pertanyaan mengenai visi dan misi Moeldoko jika menjabat nantinya.

"Terutama sekali DPR RI tidak memunculkan keseriusan mendalami persoalan kekerasan yang masih ada atau dilakukan oleh anggota TNI di berbagai tempat," lanjutnya.