Membongkar Kesalah-Pahaman Soal RUU Hukum Disiplin Militer. Inilah Jawabannya!

Ada kekeliruan yang diungkapkan LSM Kontras, terkait RUU Disiplin Militer. Salah satunya adalah ungkapan Koordinator Kontras, Haris Azhar yang mengatakan reformasi TNI belum tuntas khususnya masalah bisnis TNI. Yang pasti, Kontras telah salah menyatakan sesuatu dan berbicara tanpa fakta dan realitas.

Bila melihat bisnis TNI sudah diambil alih oleh pemerintah dengan terbitnya Perpres No. 43 Tahun 2009 tentang Pengambilalihan Aktivitas Bisnis TNI, Pemenhan No. 22 Tahun 2009 tentang pelaksanaan Pengambilalihan Bisnis TNI, sehingga dengan demikian ketentuan tentang larangan berbisnis pada pasal 2 huruf d dan pasal 39 angka 3 UU No. 34 Tahun 2004 telah dilaksanakan secara konsekuen.

Yang pasti, TNI tidak mentolerir prajurit yang melakukan kegiatan bisnis, sebaliknya menindak tegas dan memberikan sanksi prajurit yang berbisnis , peningkatan kesejahteraan prajurit terus dilakukan sesuai kemampuan keuangan pemerintah. saya pikir statement Kontras merupakan pernyataan yang tak beralasan dan teruji kebenarannya, dan hanya ingin mengelabui masyarakat dengan pembohongan publik.

Selain itu Kontras juga mengatakan mekanisme koreksi tidak ada pembenahan, tidak memenuhi prinsip peradilan yang baik dan diskriminatif terhadap warga sipil. Ini adalah pernyataan Kontras yang ngawur dan tak mendasar serta ada bau-bau pesanan asing yang sangat kental.

Yang pasti, Hukum Disiplin Militer di Indonesia bukan hal baru, sudah ada dan berlaku sejak Indonesia merdeka yang diberlakukan berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, terus mengalami perubahan terakhir dengan UU No. 26 Tahun 19978 tentang Undang-Undang Hukum Disiplin Militer.

Hukum Disiplin Militer merupakan kebutuhan yang prinsip dan bersifat mutlak dalam pembinaan dan pemeliharaan disiplin prajurit oleh karena sifat dari tugas dan tanggungjawabnya menuntut kualitas disiplin yang tinggi.

Penerapan hukum disiplin militer tidak mengesampingkan penyelesaian perkara melalui peradilan sehingga pendapat yang memposisikan seolah-olah keberadaan hukum disiplin militer ditujukan untuk melindungi Prajurit TNI dari tuntutan hukum merupakan pemikiran yang sangat-sangat keliru dan tak beralasan.

Ketersediaan Hukum Disiplin Militer yang sesuai dengan perubahan kondisi sosial, sistem hukum dan tuntutan tugas TNI yang semakin kompleks mutlak diperlukan, sehingga sikap pemerintah (Kemhan) mendorong DPR/Legislatif untuk memprioritaskan RUU Hukum Disiplin Militer sudah tepat.

Tentu saja, dalam hal ini pemerintah berharap agar seluruh elemen masyarakat dapat memberikan pendapatnya dalam pembahasan RUU Hukum Disiplin Militer tersebut agar secara subtansial dapat memenuhi kebutuhan TNI demi kepentingan masyarakat.

Kita sebagai masyarakat umum, pastinya menginginkan agar TNI memberikan inspirasi bagi masyarakat Indonesia umumnya, terlebih dengan RUU Hukum Disiplin Militer yang merupakan produk hukum terbaik.