Rekomendasi untuk Jokowi dan JK soal Papua

KontraS melalui acara Diskusi Publik “Masa Depan Papua dalam Pemerintahan Jokowi – JK” pada hari ini [03/10], bertempat di halaman kantor KontraS, meminta agar Pemerintahan Kedepan Jokowi dan Jusuf Kalla, segera membentuk Pengadilan HAM di Papua, Menyelesaikan kasus Pelanggaran HAM Berat di Wamena dan Wasior, serta memastikan kontrol yang efektif pada TNI, BIN dan Polri di Papua.

Dalam Catatan kami, berbagai macam kasus pelanggaran hak asasi manusia [HAM], termasuk pemberlakuan operasi militer di Papua yang hingga saat ini terus terjadi tanpa adanya penyelesaian dari pemerintah menyebabkan terus berulangnya praktik-praktik kekerasan di wilayah Papua. Dalam beberapa tahun terakhir ini, praktik-praktik kekerasan, seperti teror, pelarangan dan pembubaran aksi damai secara paksa, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, penembakan misterius dan konflik antar suku terus meningkat secara drastis di Papua.

Dalam catatan KontraS, sepanjang Januari – Juni 2014 saja, setidaknya terjadi 66 [enam puluh enam] peristiwa kekerasan; 26 [dua puluh enam] peristiwa dilakukan oleh anggota POLRI, 6 [enam] peristiwa oleh pihak TNI dan 21 [dua puluh satu] peristiwa dilakukan oleh OTK [Lihat Siaran Pers KontraS “Lindungi Masyarakat Sipil Papua; Minimalisir Penggunaan Kekuatan Berujung Kekerasan dan Pelanggaran HAM”, 16 Agustus 2014, http://kontras.org/index.php?hal=siaran_pers&id=1929]

Salah satu pembicara, Pendeta Benny Giay menyampaikan bahwa terpilihnya Jokowi-Jk tidak serta merta akan memperbaiki kondisi Papua menjadi baik, mengingat konstelasi konflik yang terjadi saat ini di Papua adalah konflik berkelanjutan dari konflik masa lalu, dimana sentimen politik yang melekat dalam Pemerintah saat itu adalah bahwa orang Papua identik dengan separatis, pemabuk dan sebagainya.

Sementara itu, Jaleswari Pramodhawardani sebagai mantan anggota Tim Transisi menambahkan bahwa selama ini persoalan di Papua tidak pernah terselesaikan karena pemerintah pusat selalu memperhatikan Papua berbeda dengan daerah lainnya di Indonesia. Orang Papua selalu dilihat sebagai separatis. “Di Rumah Transisi saat ini, kami sangat terbuka menerima akses informasi terkait persoalan nasional. Masa depan Papua dalam Pemerintahan Jokowi – JK selalu ada harapan”.

Jakarta, 3 Oktober 2014
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS]
Kontak Person, Arif Nur Fikri, 081513190363