Pernyataan Sikap Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil
tentang

Penyusunan Kabinet harus Menggambarkan Kepentingan Rakyat

Kami dari berbagai Organisasi Masyarakat Sipil, KontraS, Konsorsium Pembaruan Agararia, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, dan Indonesian Corruption Wacth, Meminta Presiden Terpilih Joko Widodo,

Pertama, melakukan pengumuman Kabinet, dengan memaksimalkan masa 14 hari [sebagaimana ditentukan dalam UU Kementerian Negara].

Kedua, Joko Widodo melakukan clearance/klarifikasi atas nama-nama yang dicalonkan ke KPK, PPATK, Komnas HAM, Ombudsmen, Ditjen Pajak, dan berbagai institusi lainnya.

Ketiga, menindaklanjuti secara serius rekomendasi dari berbagai komisi dan institusi diatas.

Keempat, memastikan agar kepentingan partai politik dan pelaku praktek bisnis si calon tidak akan conflict on interest dengan jabatan yang akan diemban.

Kelima, meminta Joko Widodo untuk membuka ruang pelibatan dan partisipasi masyarakat atas nama-nama yang dicalonkan sebagai menteri.

Demikian.

Hormat Kami,
Jakarta, 21 Oktober 2014.

Ade Irawan, ICW
Eryanto Nugroho, PSHK
Khalisah Khalid, WALHI
Haris Azhar, KontraS
Iwan Nurdin, KPA