Pemantauan Demo BBM 2014; Pengamanan Demonstrasi Masih Melanggar HAM!

Pemantauan Demo BBM 2014; Pengamanan Demonstrasi Masih
Melanggar HAM!


Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan [KontraS]
menyayangkan maraknya peristiwa kekerasan dan pelanggaran HAM dalam sejumlah
aksi demonstrasi yang banyak memakan korban dalam merespon kebijakan pemerintah
Jokowi-JK terkait kenaikan harga BBM bersubsidi pada November 2014 lalu. Kontan
hal tersebut bukan hanya menunjukan masih lemahnya akses terhadap
saluran-saluran demokrasi, namun juga masih minimnya perlindungan terhadap hak
asasi manusia di Indonesia.


Dari sejumlah peristiwa demonstrasi, KontraS mencatat
sedikitnya telah terjadi 48 aksi demonstrasi berbuntut kekerasan dan pelanggaran
hak asasi manusia yang dilakukan oleh anggota kepolisian. Sejumlah pelanggaran
tersebut dalam bentuk, antara lain; pembubaran paksa, bentrokan, penganiayaan,
intimidasi, pengerusakan, penangkapan, hingga penembakan demonstran.


Harus diakui, sejumlah aksi demonstrasi juga kerap diwarnai
tindak kekerasan dan vandalisme yang dilakukan oleh peserta demonstrasi di
beberapa daerah. KontraS juga sangat menyayangkan terjadinya praktek “kebablasan
berekspresi” tersebut. Namun demikian, KontraS juga ingin menggaris bawahi
proporsionalitas dan profesionalisme anggota kepolisian dalam melakukan
pengamanan aksi demonstrasi menolak kenaikan harga BBM tersebut.


Dalam sejumlah peristiwa anggota kepolisian justru terlihat
arogan dan berelebihan dalam menghadapi demonstran, seperti; melakukan
penembakan, menangkap sejumlah demonstran, menganiaya demonstran dan jurnalis,
hingga mengejar demonstran kedalam tempat ibadah. Akibatnya korban berjatuhan
tidak hanya dari pihak demonstan, namun juga jurnalis, warga, bahkan anggota
TNI.


Lebih dari itu, KontraS juga mempertanyakan komitmen HAM
presiden terpilih, Ir Jokowi, yang terkesan menutup mata terhadap maraknya aksi
kekerasan dan pelanggaran HAM dalam aksi demonstrasi merespon kebijakan yang
dikeluarkannya. Menurut pandangan kami, hal tersebut bukan hanya merupakan
urusan pihak kepolisian (seperti yang diucapkan Presiden Jokowi disejumlah media
massa), namun juga urusan pemerintah, khususnya presiden, sebagai pemegang
mandat tertinggi dari rakyat Indonesia.


Oleh karna itu KontraS ingin mendorong seluruh pihak yang
terkait untuk;


a. melakukan penyelidikan dan penegakan hukum yang akuntabel
terhadap sejumlah peristiwa kekerasan dan pelanggaran HAM dalam aksi demonstrasi
penolakan kenaikan BBM tersebut.


b. meminta pihak kepolisian untuk lebih proporsional dan
mengedepankan profesionalisme dalam melakukan pengamanan aksi demonstrasi dan
menjungjung tinggi nilai-nilai demokrasi serta hak asasi manusia.


c. mengajak pemerintah, terutama Presiden Jokowi, untuk lebih
memperhatikan aspirasi-aspirasi rakyat dengan menggunakan saluran-saluran
demokrasi disertai perlindungan terhadap saluran tersebut dan juga hak asasi
manusia.


KontraS, 3 Desember 2014.


Kordinator KontraS
Haris Azhar


INFOGRAFIS
MONITORING PENOLAKAN BBM