Pernyataan Sikap KontraS
Presiden Joko Widodo Tidak Peduli dengan Penataan Sektor Keamanan

KontraS mempertanyakan keputusan Presiden Joko Widodo atas penunjukan Calon Panglima TNI, Gatot Nurmantyo dan calon Kepala BIN, Sutiyoso. Proses pencalonan keduanya mengandung ketidakjelasan alasan pada soal Panglima TNI dan integritas calon pada soal Kepala BIN.

Kami menganggap bahwa penunjukan Panglima TNI dari kesatuan Angkatan Darat mengganggu kebiasaan rotasi antar kesatuan. Saat ini sesuai kebiasaan adalah ‘jatah’ kesatuan Angkatan Udara. Namun, Joko Widodo justru menunjuk Gatot Nutmantyo, Kepala Staf Angkatan Darat. Betul, bahwa tidak ada aturan dalam UU TNI soal rotasi ini, dan menjadi kewenangan Presiden sejak jaman Presiden Abdurahman Wahid hingga Soesilo Bambang Yudhoyono. Joko Widodo harus paham bahwa “kebiasaan” juga merupakan hukum yang berlaku secara tidak tertulis dan ada tujuan dibalik kebiasaan tersebut dibuat. Oleh karena jika kebiasaan ini dihilangkan, maka harus dijelaskan apa tujuannya.

Soal Kepala BIN, kami menilai bahwa penunjukan Sutiyoso jelas beraroma politis dan sekedar balas budi. Joko Widodo memiliki kesempatan untuk menunjuk nama lain yang berpengalaman dan bebas kontroversi. Sutiyoso, adalah mantan Panglima Kodam Jaya saat peristiwa 27 Juli, pernah menjadi Gubernur Jakarta dimana banyak kasus penggusuran dan alih lahan yang menyebabkan banjir dan hilangnya hak warga kota Jakarta. Keputusan Joko Widodo menunjuk Sutiyoso memiliki nilai rendah.

Bagi KontraS,  TNI maupun BIN memiliki peran dan tugas yang signifikan dalam berbagai dimensi. Dalam dimensi demokrasi, keduanya memiliki catatan hitam dimasa lalu. Bahkan BIN pernah dijadikan instrumen untuk operasi membunuh Munir, seorang pembela hak asasi manusia. Demikian pula TNI, masih banyak purnawirawan TNI yang bersembunyi dibalik institusi TNI untuk menghindar dari pertanggungjawaban atas kasus-kasus pelanggaran HAM.  Untuk itu Joko Widodo perlu sadar dan paham dengan konteks tersebut. Apalagi janji penyelesaian kasus-kasus diatas tidak konkrit.

Untuk itu, kami meminta agar Presiden Joko Widodo menjelaskan secara baik kenapa memilih KSAD untuk menjadi Panglima TNI?
Kemudian, Joko Widodo juga harus mencari nama lain selain Sutiyoso untuk menjadi Kepala BIN.

Demikian
Jakarta, 10 Juni 2015

Hormat Kami,
Badan Pekerja KontraS

Haris Azhar
Koordinator