Pemerintah Myanmar Harus Segera Melakukan
Kewajiban Untuk Melindungi kepada Etnis Rohingya

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) – mengecam penyerangan yang terjadi di desa-desa etnis Rohingya. Rangkaian peristiwa yang terjadi antara tanggal 10-18 November 2016. Berdasarkan data dan observasi dari jaringan komunitas internasional, terdapat 820 bangunan yang dihancurkan di lima desa berbeda, diantaranya distrik Maungdaw, 255 berada di desa Yae Khat Chaung Gwa Son, 265 di Dar Gyi Zar, 65 di Pwint Hpyu Chung, 15 di Myaw Taung dan 220 di Wa Peik. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah baru di Myanmar yang seharusnya menjadi harapan baru bagi masyarakat telah gagal untuk meredam konflik dan mempromosikan stabilitas di bagian Rakhine.

Pemerintah Myanmar telah menyatakan bahwa serangan dan legitimasi dari sekuritisasi daerah bagian diakibatkan oleh provokasi yang dilakukan diantara mereka ketika mereka mencoba menyerang pos polisi di Rakhine. Hal ini sangat tidak bertanggung jawab, dimana pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melihat lebih jauh mengenai penyebab dari serangan yang ditujukan kepada polisi, tidak secara sewenang-wenang menyerang desa-desa mereka dengan menggunakan kekuatan yang berlebihan kepada etnis tersebut.

Mantan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Kofi Annan sebagai Badan Hak Asasi Nasional Spesial PBB untuk kasus Rohingya, menyatakan bahwa etnis Rohingya mungkin dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan setelah ia mengunjungi beberapa daerah konflik termasuk bagian Rakhine dalam negara Myanmar. Pada beberapa peristiwa terakhir, diketahui secara luas bahwa militer Myanmar terlah melakukan penumpasan berdarah di bagian barat kepada ribuan Muslim minoritas yang pada akhirnya berbondong-bondong keluar untuk menuju ke Bangladesh. Berdasarkan sikap terakhir yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar, yang selalu merespon secara konservatif dan menyangkal secara umum terhadap tuduhan pelanggaran hak asasi manusia yang melibatkan aparat keamanan Myanmar. Hal ini terverifikasi, ketika salah satu jurnalis Indonesia mewawancara Duta Besar Myanmar untuk Indonesia – Yang Terhormat Aung Htoo. Ia secara keras menyatakan bahwa para tentara mencoba untuk memburu teroris dibalik serangan yang ditujukan ke pos polisi bulan lalu.

Jargon untuk menangkal teroris yang telah membenarkan praktik perkosaan yang merajalela, pembunuhan kilat, penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan dan pelanggaran HAM lain yang telah menjadi sorotan dari seluruh indonesia terhadap kejamnya junta militer Myanmar terhadap etnis Rohingya selama beberapa dekade. Isu-isu Myanmar telah muncul beberapa kali dalam agenda Dewan Keamanan PBB. Walaupun beberapa badan PBB (Dewan Keamanan PBB, Dewan HAM PBB, Komite HAM PBB, Pelapor Khusus PBB Untuk Situasi HAM di Myanmar)  melanjutkan untuk terus mengekspresikan perhatian lebih kepada banyaknya praktik kejahatan terhadap Rohingya. Terlepas dari semua itu, dari organisasi regional, yaitu ASEAN yang memiliki peran untuk segera melakukan bantuan humaniter kepada etnis Rohingya, tidak ada tindakan konkret dan aksi konsolidarif yang bisa dilakukan untuk mencegah kejahatnan yang lebih luas terhadap kelompok minoritas ini.

Di negara kami, kami secara keras menyatakan bahwa ini merupakan tanggung jawab dari pemerintah Myamar untuk menghentikan diskriminasi dan pelanggaran HAM yang dilakukan kepada etnis Rohingya, peristiwa ini akan terus menyebar dan sangat mungkin untuk mengarah kepada genosida. Terlebih lagi, berdasarkan kerangka Tanggung Jawab untuk Melindungi (Responsibility to Protect – R2P), yang dikeluarkan oleh Sekretaris Henderan PBB, pilar pertama yang menyarakan bahwa pemerintah harus memegang tanggung jawab utama untuk melindungi populasinya dari genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan dan pembersihan etnis. Hal ini secara jelas menunjukkan mandat dari negara untuk mencegah penggunaan kekuatan yang berlebihan yang telah terjadi di Myanmar selama beberapa dekade.

Maka dari itu, kami ingin mendesak pemerintah Myanmar untuk mencegah segala kemungkinan kejahatan yang tidak terbatas terhadap seluruh pemantauan hak asasi manusia dan menerima segala permintaan yang telah dibuat oleh organisasi hak asasi manusia untuk pemantauan situasi hak asasi manusia di dalam negara Myanmar. Disini, sangat penting untuk pemerintah Myanmar untuk memenuhi seluruh standar prinsip hak asasi manusia.

Pemerintah Myanmar harus segera mengizinkan akses humaniter kepada korban pelanggaran HAM yang terjadi kepada etnis Rohingya untuk mengakses kebutuhan para etnis yang telah dilaporka oleh komunitas internasional seperti NGO, Pelapor Khusus PBB dan lainnya. Pemerintah Myanmar juga harus segera menarik jumlah militer yang berlebihan di bagian Rakhine Utara terhadap etnis Rohingya untuk mencegah pelanggaran HAM dan meminimalisir jumlah korban yang terus bertambah dan memastikan pemenuhan hak korban dan perlindungan kepada  kelompok rentan seperti perempuan dan anak akibat dari peristiwa ini.

Pemerintah Myanmar telah menerima berbagai rekomendasi dari Dewan Keamanan PBB, Pelapor Khusus PBB dan komunitas internasional lain untuk segera menyelesaikan kasus kejahatan terhadap kemanusiaan terhadap etnis Rohingya. Khususnya, untuk segera melakukan Tanggung Jawab Untuk Melindungi sesuai dengan konsep Dewan Keamanan PBB terhadap etnis Rohingya. Resolusi oleh Majelis Umum PBB pun masih dibutuhkan. Badan Khusus PBB yang dipimpin oleh Kofi Annan untuk krisis Rohingya harus segera melakukan tindakan tegas kepada pemerintah Myanmar yang telah gagal melakukan tanggung jawab untuk melindungi dan terus menaikkan solidaritas internasional di negara anggota PBB untuk mendesak Myanmar agar segera menuntaskan peristiwa kejahatan terhadap kemanusiaan ini. Maka dari itu, pemerintah Myanmar harus segera melakukan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan untuk etnis Rohingya dan mencegah peristiwa yang sama di masa depan.

Jakarta, 14 Desember 2016

Badan Pekerja KontraS,

Haris Azhar, MA

Koordinator