Catatan Evaluasi 4 Tahun Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla

Surat Terbuka untuk Mendesak Dihadirkannya Saksi Korban dalam Perkara No. 62-K/PM.III-19/AD/V/2018 Pengadilan Militer III-19 Jayapura
Juli 27, 2018
Catatan Evaluasi 4 Tahun Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla
Oktober 19, 2018

Catatan Evaluasi 4 Tahun Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla

20181020_buku_Catatan_Evaluasi_4_Tahun_Pemerintahan_Joko_Widodo_-_Jusuf_Kalla_

Laporan penilaian atas kinerja pemerintahan Joko Widodo- Jusuf Kalla (Jokowi-Kalla) di sektor hak asasi manusia (HAM) ini disusun KontraS dalam wujud analisis ketimpangan (gap analysis) antara janji serta komitmen HAM Jokowi-Kalla dengan realisasinya hingga akhir tahun keempat periode pemerintahan. Indikator yang digunakan adalah komitmen HAM pemerintahan Jokowi-Kalla sebagaimana termuat dalam dokumen visi dan misi, program prioritas calon Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Rencana Aksi HAM Pemerintah 2015-2019, komitmen pemenuhan rekomendasi UPR tahun 2017, dan Komitmen HAM lainnya yang disampaikan secara terbuka oleh Presiden. Berikutnya, keseluruhan komitmen tersebut diatas diverifikasi dengan kondisi empiris HAM sebagaimana terekam dalam catatan media, kasus-kasus yang diterima dan didampingi KontraS, peristiwa dan situasi yang tekait dengan HAM, serta dokumen pemantauan kondisi HAM yang disusun oleh lembaga lainnya.

Tujuan dari laporan ini untuk mengetahui sejauhmana tingkat realisasi janji dan komitmen jokowi di bidang HAM dan jawaban yang disajikan dalam laporan ini berupa status pencapaian yakni, terpenuhi secara menyeluruh (accomplished), terpenuhi secara sebagian (partly accomplished) dan tidak terpenuhi sama sekali (failed). Hasil dari penilaian ini diharapakan menjadi lecutan bagi pemerintah untuk memperbaiki catatan pemenuhan janjinya di waktu yang semakin sempit.

Temuan utama dari laporan ini adalah dari 17 program prioritas HAM dalam visi dan misi Jokowi-Kalla, mayoritas atau sekitar 11 dari komitmen HAM Jokowi telah sebagian dipenuhi, 6 komitmen gagal dipenuhi. Namun demikian, tidak ada satupun komitmen Jokowi yang secara penuh dipenuhi (selengkapnya lihat tabel). Diantara yang paling menjadi sorotan adalah kegagalan pemerintah untuk menuntaskan sejumlah kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Pemenuhan sebagaian komitmen terjadi umumnya di sektor hak ekonomi, sosial dan budaya seperti hak atas tanah, hak penyandang disabilitas dan hak masyarakat adat.

Temuan berikutnya adalah dari 46 Rencana Aksi HAM sebagian besar tidak cukup jelas status pencapaiannya, ada 4 (empat) Rencana Aksi HAM yang sangat signifikan gagal dijalankan dan memundurkan target capaiannya yakni pembuatan sejumlah PP dan Perpres aturan turunan UU Sitem Peradilan Pidana Anak (SPPA), pembuatan sejumlah PP dan Perpres aturan turunan UU Disabilitas, ratifikasi Konvensi Penghilangan Paksa, dan penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Pemenuhan realisasi atas RANHAM terjadi karena secara umum RANHAM 2015-2019 menetapkan agenda-agenda yang lebih mudah dan realistik untuk dicapai seperti peningkatan fungsi-fungsi koordinasi, penguatan institusi, harmonisasi dan evaluasi Peraturan perundang-undangan, dan pendidikan dan peningkatan kesadaran maysarakat tentang HAM. Namun, ini juga menjadi sasaran kritik karena beberapa rumusan target rencana aksi justru bersifat minimalis, mundur dan tidak mencakup isu-isu yang selama ini menjadi fokus, perhatian dan menjadi prioritas dari lembaga-lembaga pemantau hak asasi manusia, seperti terkait dengan kebebasan berekpresi dan berorganisasi, isu penghentian segala praktik dan bentuk-bentuk penyiksaaan, extrajudicial killing, penghapusan hukuman mati, isu pembela HAM; termasuk kasus Munir dan Novel Baswedan, impunitas, akuntabilitas HAM di Aceh dan Papua, perlindungan kebebasan beragama, beribadah dan berkeyakinan.

Sementara itu, dari 164 rekomendasi Universal Periodic Review (UPR) yang diakomodasi oleh Pemerintah RI, tujuh isu utama gagal dijalankan dan mengalami kemunduran, diantaranya agenda penghapusan impunitas, penuntasan kasus masa lalu, penghilangan paksa, penghapusan dan pencegahan praktik penyiksaan, penghapusan hukuman mati, Jaminan HAM dalam penindakan tindak pidana terrorisme, pelindungan pembela HAM dan jurnalis, penghormatan dan jaminan HAM di Papua, dan kebebasan fundamental lainnya. Secara spesific kinerja buruk pemerintah dapat dilihat dalam tidak dipenuhinya 10 rekomendasi untuk memberikan perlindungan yang memadai untuk pembela HAM dan Jurnalis, 6 rekomendasi untuk situasi HAM di Papua, 20 rekomendasi terkait dengan upaya untuk menghapus hukuman Mati, 4 rekomendasi untuk penghapusan impunitas dan penghilangan paksa, 12 rekomendasi untuk penghapusan dan pencegahan praktik-praktik penyiksaan, 1 rekomendasi terkait penghormatan HAM dalam perang melawan terrorisme dan 8 rekomendasi terkait hak atas kebebasan yang fundamental.

Janji Jokowi terakhir adalah pembukaan akses liputan jurnalis asing di Papua. Sejak pertama kali disampaikan ke publik pada Mei 2015, hingga saat ini, masing sangat sulit bagi jurnalis asing untuk mendapatkan izin liputan di Papua. Sejumlah wartawan asing telah dan kembali mengalami penangkapan. Hal ini semakin memperburuk citra indonesia yang terus berjuang menangkis kampanye tuntutan akuntabilitas hak asasi manusia di Papua yang disuarakan para pegiat HAM, pengamat internasional dan negara-negara pasific yang memberikan dukungan penu

(Visited 38 times, 1 visits today)

Comments are closed.