Pekerjaan Rumah Komisioner LPSK Terpilih; Merespon Terpilihnya Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Periode 2018 – 2023

Cukup Sudah, Akhiri Kekerasan di Tanah Papua
Desember 5, 2018
Catatan Hari Hak Asasi Manusia 2018: HAM Tidak Dapat Tempat
Desember 10, 2018
Show all

Pekerjaan Rumah Komisioner LPSK Terpilih; Merespon Terpilihnya Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Periode 2018 – 2023

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan menaruh perhatian penuh dalam mengawal dan memastikan hadirnya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang kuat, kredibel dan mampu menjawab tantangan dan kebutuhan dalam memberikan perlindungan bagi saksi dan korban. Kerja – kerja LPSK merupakan perpanjangan tangan negara  sebagaimana diatur dalam dalam  UU nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan sejumlah payung hukum lainnya pasal 1 ayat (3), pasal 28A, pasal 28D ayat (1), dan pasal 28 (G) UUD NKRI 1945. Oleh karenanya, KontraS melakukan pemantauan dalam setiap tahapan seleksi pemilihan Komisioner LPSK.

Tahapan seleksi terahir telah dilakukan oleh Komisi III DPR RI pada tanggal 4 – 5 Desember 2018, dengan melakukan uji kelayakan (fit and proper test) terhadap 14 (empat belas) nama calon anggota LPSK. Dari 14 nama yang diuji, terpilih 7 (tujuh) nama yang dinyatakan terpilih sebagai Komisioner LPSK periode 2018 – 2023; Drs. Hasto Atmojo Suroyo, M. Krim., Brigjen. Pol. Dr. Achmadi, S.H. M.A.P., (Dr. Iur) Antonius Prijadi Soesilo Wibowo, S.H. M.H., Edwin Partogi Pasaribu, S.H., Dr. Livia Istania DF Iskandar, M.Sc., Dr. Maneger Nasution, M. A., Susilaningtyas, S.H.

Berkenaan dengan proses dan hasil pemilihan tersebut, termasuk tantangan dan kebutuhan LPSK ke depan, KontraS memberikan sejumlah catatan sebagai berikut;

Pertama, Bias Parameter. Ketiadaan parameter yang dijelaskan oleh Komisi III DPR RI kepada publik membuat proses seleksi ini menjadi tak terukur. Pertanyaan yang cenderung sama dan seolah berpihak kepada kepentingan DPR RI menjadi wajar dikemukakan sehingga pertanyaan yang dilontarkan cenderung berulang dan tidak terukur. Sudah semestinya parameter yang digunakan dalam menilai para calon dapat dijelaskan kepada publik guna menghentikan segala bentuk kemungkinan deal atau tawar menawar politik dan kepentingan lainnya dalam proses dan  seleksi, serta menghilangkan segala sentimen yang hanya menguntungkan kepentingan golongan, partai politi, kekuasaan, dan kepentingan  lainnya.

Kedua, Sarat Politis. Kami menduga bahwa ketiadaan parameter tersebut mengerucut pada kentalnya kepentingan politis. Pasalnya, selama proses pemantauan seleksi calon komisioner LPSK periode 2018 – 2023, KontraS meragukan beberapa nama yang terpilih. Beberapa nama yang terpilih tersebut tidak memenuhi parameter dan kategori yang kami harapkan jika mendengar jawaban dari proses pemantauan sebelumnya yang cenderung belum mampu memaparkan strategi kerja yang konkret, bahkan terlihat kurang menguasai permasalahan yang ada di LPSK.

Kami berharap Komisoner terpilih dapat menyampingkan kepentingan – kepentingan di luar mandat, tujuan dan kerja – kerja LPSK.  Sejumlah pekerjaan rumah atau kekurangan LPSK pada periode sebelumnya harus perlu mendapat perhatian Komisioner terpilih, antara lain minimnya sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai kerja LPSK, khususnya kelompok masyarakat yang rentan menjadi korban dan jauh dari akses keadilan. Proses yang lama dalam menindaklanjuti pengaduan, kurang aktif dalam memantau kasus-kasus yang berpotensi membutuhkan peran LPSK, hingga persoalan aksesibilitas yang dapat memudahkan korban untuk menjangkau LPSK guna mendapatkan perlindungan, baik sebagai saksi maupun korban.

Berdasarkan pada catatan di atas, KontraS sangat berharap kepada komisioner LPSK periode 2018 – 2023 terpilih untuk Pertama, tidak tersandera dalam politik “balas budi” terhadap anggota DPR maupun elit politik dan lainnya. Kedua, mengedepankan perspektif korban dan hak asasi manusia sebagai landasan kerja – kerja LPSK, dengan menggunakan pendekatan pro aktif dan solutif atas situasi yang dihadapi korban dan saksi. Dan Ketiga, mampu menyusun terobosan dan mengefektifkan pemenuhan hak korban penyiksaan, tindak pidana terorisme dan kejahatan lainnya, termasuk korban dan keluarga korban peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu, dengan tetap memperhatikan dan mengedepankan akuntabilitas negara dan penegakan hukum atas kejahatan tersebut.

Jakarta, 7 Desember 2018

Badan Pekerja KontraS

 

 

 

 

Yati Andriyani
Koordinator

 

 

 

Narahubung: 081391969119

(Visited 54 times, 1 visits today)

Comments are closed.