Pansel Harus Jadikan Integritas dan Rekam Jejak jadi Indikator Utama Penilaian!
Juli 28, 2019
“Revisi UU TNI Mengembalikan Dwifungsi ABRI”
Agustus 5, 2019

Koopssus Harus Diperhatikan Secara Khusus!

Pada Selasa, 30 Juli 2019, Panglima TNI, Hadi Tjahjanto meresmikan pembentukan Komando Operasi Khusus (Koopssus) TNI. Pembentukan Tim tersebut di antaranya didasari oleh beberapa peraturan perundang–undangan: UU Nomor 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Perpres Nomor 42 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, Perpang TNI Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tugas Komando Operasi Khusus Tentara Nasional Indonesia.

Berkenaan dengan hal tersebut, KontraS kembali menekankan bahwa pelibatan TNI dalam penanganan terorisme harus mempertimbangkan instrumen, aturan hukum yang terkait, termasuk keselarasan tugas dan fungsi masing-masing lembaga atau institusi terkait, sistem peradilan pidana (criminal justice system) yang berlaku, hingga akuntabilitas dan hak asasi manusia. Berkenaan dengan hal-hal tersebut, berikut catatan kritis KontraS terhadap pembentukan Koopssus;

Pertama,  Dalam melakukan penanganan terorisme TNI terikat dalam ketentuan pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang-Undang TNI, Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI pasal 7 ayat (2);  pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme harus tetap dalam konteks Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dan dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik.

Lebih jauh, dalam hal ini militer bukanlah penegak hukum tetapi alat pertahanan negara, sehingga potensi pendekatan war model oleh Koopssus TNI dalam penanganan terorisme sangat mungkin terjadi. Oleh karenanya, keterlibatan TNI dalam penanganan terorisme harus dipastikan tunduk pada aturan UU tersebut di tersebut. Dalam praktiknya, selama ini pun TNI juga sudah terlibat dalam penanganan terorisme di Poso tanpa harus membentuk Koopssus, sehingga  pembentukan Koopssus bukanlah sesuatu yang mendesak dalam untuk penanganan terorisme.

Kedua, Dalam pertimbangan Perpres 42 tahun 2019, keberadaan Koopssus disebut sebagai upaya menghadapi ancaman yang memiliki eskalasi tinggi dan dapat membahayakan ideologi Negara dengan menggabungkan matra darat, laut, dan udara yang bercirikan kemampuan khusus dengan tingkat kecepatan gerak dan keberhasilan tinggi secara terintegrasi. Berkaitan dengan frasa “eskalasi tinggi” ukuran yang dimaksud pun tidak dijelaskan secara mendetail. Taidak dijelaskan pula terkait keselarasan tugas dengan institusi yang sudah ada, seperti Densus (Detasemen Khusus) 88 juga BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme).

Masih belum jelas sejauh mana kewenangan yang nantinya akan dimiliki oleh Koopssus TNI, serta bagaimana hubungan antara Koopssus TNI dengan Densus 88 Polri. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai apakah Koopssus TNI nantinya akan bekerja secara otonom tanpa berada di bawah komando Polri sebagai aparat keamanan negara? Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan, pengulangan tindakan, hingga kompetisi antar institusi atau kesatuan.

Ketiga, pelaksanaan UU Tindak Pidana Terorisme harus tunduk pada sistem peradilan pidana (criminal justice system). Dalam hal ini TNI bukanlah penegak hukum yang punya kewenangan menyelidiki dan menyidik dugaan tindak pidana terorisme. Oleh karenanya, kewenangan Koopssus TNI yang luas tanpa batasan yang jelas dalam penanganan terorisme rentan merusak sistem peradilan pidana.

Keempat, mekanisme akuntabilitas TNI masih menjadi pekerjaan rumah sampai hari ini. Agenda revisi undang – undang peradilan militer mengalami kemandekan. Pengadilan militer masih menjadi celah terjadinya impunitas. Dalam hal  keterlibatan TNI, Koopssus TNI dalam penanganan terorisme tidak disertai dengan mekanisme akuntabilitas dan pengawasan yang memadai dan efektif sehingga potensi terjadinya impunitas (ketiadaan penghukuman) terhadap  anggota TNI yang melakukan pelanggaran, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran HAM dalam penanganan terorisme bisa saja terjadi.

Oleh karenanya, kami mendesak DPR RI dan Presiden RI selaku institusi yang memiliki kewenangan politik untuk mengawasi dan mengendalikan TNI, memastikan mencegah terjadinya kerentanan dan persoalan yang kami sampaikan di atas

Jakarta, 31 Juli 2019
Badan Pekerja KontraS

Yati Andriyani
Koordinator

narahubung:
081298019266

(Visited 157 times, 1 visits today)

Comments are closed.