Ringkasan Eksekutif Laporan 5 Tahun Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla : Pekerjaan Rumah yang Tidak Selesai

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) secara rutin mengawal proses penegakan HAM di Indonesia, termasuk diantaranya dengan terus-menerus menagih janji-janji politik pasangan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo – Jusuf Kalla mengenai penegakan HAM sebagaimana terkandung dalam dokumen Nawacita dan risalah Universal Periodic Review (UPR). Laporan ini, selain sebagai kritik dan evaluasi kami terhadap kinerja pemerintahan, juga merupakan pengingat kepada publik dan pemerintah mengenai pekerjaan rumah yang masih harus dikerjakan oleh pemerintahan periode berikutnya. Dalam laporan ini, kami membenturkan janji-janji Presiden dan Wakil Presiden dalam Nawacita dengan fakta yang kami temukan di lapangan berdasarkan pemantauan dan kerja-kerja kami selama ini. Laporan ini kami bagi dalam beberapa bagian yakni “Menguji Nawacita”, “Mempertanyakan Komitmen Internasional”, dan “Evaluasi Fungsi Legislasi”.

Dalam Nawacita, beberapa janji politik yang kami soroti antara lain perihal penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat, penghapusan impunitas dan revisi UU Peradilan Militer, dan memberikan jaminan perlindungan dan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. Pada sektor penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat, Pemerintahan Joko Widodo telah gagal untuk mengambil langkah dalam mengungkap kebenaran peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu, menginisiasi akuntabilias hukum dalam penyelesaian pelanggaran HAM di masa lalu, memberikan reparasi kepada korban dan keluarga korban pelanggaran HAM masa lalu, serta menjalankan reformasi sektor keamanan sebagai bagian dari proses penuntasan yang berkeadilan. Sebaliknya, pemerintahan Joko Widodo justru kerap mengajukan wacana rekonsiliasi yang kami nilai tidak berpihak pada korban dan melanggengkan impunitas.

Dalam agenda penghapusan impunitas dan revisi UU peradilan militer, tidak terlihat adanya upaya dari pemerintah untuk menuntaskan reformasi peradilan militer. Sementara UU Peradilan Militer tidak kunjung direvisi, buruknya sistem peradilan militer terus berdampak pada hilangnya pencapaian keadilan bagi korban secara khusus dan masyarakat pada umumnya. KontraS melakukan pemantauan terhadap kasus-kasus yang diadili di peradilan militer selama rentang 2014 – 2019, kami menemukan khusus kasus kekerasan terdapat 82 kasus yang diadili di pengadilan militer (dengan vonis hukuman lebih rendah dari vonis tindak serupa di peradilan umum). Ini masih jauh dari angka kekerasan TNI yang kami temukan, yakni 112 kasus penyiksaan oleh TNI.

Dalam pemenuhan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan, kami menemukan bahwa angka kekerasan yang mengatasnamakan agama masih tinggi dengan mayoritas kasusnya dilakukan oleh sesama masyarakat sipil (163 kasus), Pemerintah (177 kasus), Ormas (148 kasus), dan Polisi (92 kasus). Tingginya angka kekerasan ini tidak dapat dipisahkan dari masih adanya kebijakan dan wacana kebijakan negara yang diskriminatif terhadap penganut agama dan kepercayaan minoritas dan pembiaran terhadap peristiwa kekerasan atas nama agama.

Komitmen internasional pemerintah terkait HAM sebagaimana tercantum dalam risalah UPR dan ketentuan hukum internasional yang sudah diratifikasi antara lain terdiri atas penghapusan hukuman mati, jaminan kebebasan berekspresi, berkumpul, dan menyampaikan pendapat, perlindungan Human Rights Defender dan jurnalis, perlindungan HAM di Papua, penghapusan segala bentuk penyiksaan, dan ratifikasi konvensi penghilangan paksa.

Tidak ada kemajuan signifikan dalam upaya penghapusan mati di Indonesia selama lima tahun pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla. Selain masih diterapkannya hukuman mati dalam bentuk tuntutan oleh Jaksa di pengadilan, draf Revisi KUHP yang seharusnya menjadi milestone reformasi hukum di Indonesia juga masih mencantumkan hukuman mati sebagai salah satu pidana yang dapat dijatuhkan, meskipun pengaturannya telah diperketat. Hal ini tetap tidak sejalan dengan ketentuan ICCPR bahwa hak untuk hidup merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam bentuk apapun. Komitmen yang minim juga terlihat dalam upaya pemerintah menjamin kebebasan berkspresi, dengan masih maraknya penanganan aksi yang represif (may day, 21-23 Mei, 23-30 September), pelarangan buku, dan pelanggaran hak berkspresi lainnya sejumlah 1384 peristiwa selama 5 tahun terakhir. Pelanggaran kebebasan berkspresi yang kerap berujung pada praktik penyiksaan dan penangkapan sewenang-wenang juga semakin marak dan akan menjadi PR besar pemerintah dengan tidak kunjung diratifikasinya OPCAT untuk menghapus praktik-praktik penyiksaan secara lebih utuh.

Di sektor perlindungan HRD, sejumlah nama, seperti Robertus Robet, Porro duka, Golfrid Siregar, harus mendapatkan ancaman, intimidasi, bahkan hilangnya nyawa sebagai pembela hak asasi manusia. Belum lagi 114 peristiwa kriminalisasi HRD di isu SDA dan lingkungan selama 5 tahun terakhir. Kerentanan HRD dalam menjalankan tugasnya belum mendapat perlindungan utuh dari pemerintah dalam bentuk peraturan khusus mengenai perlindungan HRD dan penuntasan secara tuntas kasus-kasus kekerasan dan ancaman kekerasan kepada HRD. Pola yang sama juga terlihat dalam penanganan pemerintah terhadap kasus Papua. Dalam menangani permasalahan di Papua belakangan ini, negara nampak kikuk dalam mengambil langkah konkret. Pendekatan keamanan dan pembatasan akses informasi yang dilakukan beberapa waktu lalu pada sejumlah daerah di Papua nyatanya tidak menjawab persoalan. Hal ini juga diperparah dengan maraknya kasus-kasus pembatasan kebebasan berekspresi dan berkumpul terhadap Orang Asli Papua selama 2014-2019.

Selain dua komitmen tersebut (Nawacita dan komitmen internasional), pemerintah juga masih memiliki pekerjaan rumah berupa banyaknya UU dan RUU bermasalah yang masih dibahas atau sudah disahkan selama 5 tahun terakhir, antara lain RUU Pertanahan, RUU KUHP, RUU Pemasyarakatan, RUU Narkotika, UU Terorisme (2018), UU KPK (2019), dan UU Ormas (2017).

Terlepas dari tidak disebutkannya HAM dalam pidato kenegaraan Presiden pada pelantikannya (20/10), isu HAM tetap merupakan isu yang sentral dan harus menjadi fokus utama pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya 5 tahun ke depan. Pekerjaan rumah yang dijabarkan dalam laporan ini penting untuk dijadikan acuan pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya demi adanya pengakuan, penghormatan, dan pemenuhan HAM yang merupakan salah satu ciri utama negara yang demokratis.

Jakarta, 21 Oktober 2019/10/20

 

Badan Pekerja KontraS

(Visited 157 times, 1 visits today)