Catatan Hari TNI ke-74: Meluasnya Peran Militer dan Menyusutnya Ruang Sipil

Pendahuluan

 

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan kembali mengeluarkan laporan Hari TNI. Seiring dengan hari lahirnya yang jatuh tiap 5 Oktober. KontraS secara rutin mengeluarkan catatan tahunan perihal kinerja dan kualitas unsur pertahanan Republik Indonesia yang dimandatkan diberikan kepada institusi TNI. Selama periode Oktober 2018 – September 2019, KontraS mengukur implementasi kebijakan TNI, dari tataran wacana kebijakan dan implementasi di lapangan melalui perspektif hak asasi manusia.

Tahun ini nampaknya telah terjadi guncangan signifikan pada ruang supremasi sipil, ditandai dengan potensi kembalinya TNI ke ranah sipil. Kondisi tersebut tidak diimbangi dengan kemampuan aktor sipil demokratik untuk memberikan pesan dan arahan yang jelas. Hal itu dapat terlihat dari wacana menempatkan perwira tinggi TNI ke dalam pos-pos kementerian atau lembaga yang tidak terkait dengan tugas dan fungsi pokok TNI, Keberadaan TNI dalam ranah sipil juga terwujud dalam kehadiran Koopssus TNI yang salah satunya memiliki tugas dalam ranah pemberantasan tindak pidana terorisme tanpa parameter serta pembagian tugas yang jelas dengan lembaga lain yang bergerak di bidang pemberantasan terorisme sehingga berpotensi akan bergerak dengan pengawasan dan akuntabilitas yang minim. Selain itu, TNI juga menjadi aktor yang berperan dalam menyusutnya ruang demokrasi dan masyarakat sipil. Hal tersebut diantaranya ditandai dengan tindakan razia buku yang dilakukan TNI terjadi sejak akhir tahun 2018, keterlibatan dalam pembubaran aksi atau pembungkaman jaminan berpendapat dan berekpresi melalui kriminalisasi terhadap masyarakat sipil yang menolak kembalinya Dwifingsi TNI. Hal lain yang tidak luput dari pandangan KontraS ialah  potensi terjadinya kembali keterlibatan TNI dalam bisnis di tengah riuh rendah hubungan militer dengan sipil.

Catatan ini juga akan diikuti dengan catatan pemantauan KontraS atas kinerja aparat TNI di lapangan, yang juga diikuti dengan standar-standar hak asasi manusia yang turut mengikat gestur aparat TNI selain tentu saja aturan-aturan hukum yang harus ditegakkan. Sementara, dari sektor kebijakan lain muncul juga agenda revisi Peradilan Militer serta keterlibatan purnawirawan TNI di sekitar Presiden yang menjadi problem tersendiri bagi pelaksanaan kerja-kerja pemerintahan.

Unduh selengkapnya di sini

 

(Visited 97 times, 1 visits today)