Usut Tuntas Tragedi Semanggi I, “Butuh Berapa Presiden Lagi Hingga Kasus Pelanggaran HAM berat diselesaikan”

Pada momen 21 Tahun Peristiwa Semanggi I yang jatuh pada hari ini, Front Aksi Mahasiswa Semanggi (FAMSI) bersama dengan keluarga korban Semanggi I serta Amnesty Internasional Indonesia, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan Border Rakyat (BORAK) kembali mendorong pemerintahan periode kedua Joko Widodo dan jajaran kabinet Indonesia Maju untuk segera melakukan penuntasan kasus Semanggi I yang selama ini masih terkatung-katung.

Peristiwa Semanggi I sudah memasuki usia 21 Tahun berkelindan dengan usia Reformasi. Namun sayangnya, sudah selama 2 dekade ini tidak ada kemajuan signifikan dalam penuntasan kasus Semanggi I. Permasalahan ego sektoral antara Komnas HAM sebagai Penyelidik kasus Pelanggaran HAM Berat dan Kejaksaan Agung sebagai Penyidik dan Penuntut untuk kasus Pelanggaran HAM Berat masih menjadi sebuah hambatan paling besar untuk diuraikan. Terakhir, 9 berkas penyelidikan Komnas HAM termasuk di dalamnya berkas penyelidikan kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II dikembalikan oleh Jaksa Agung pada tanggal 27 November 2018.

Semanggi I merupakan salah satu dari sekian banyak kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi pada masa Orde Baru. Terjadi tepat pada tanggal 13 November 1998, kala itu, Mahasiswa berdemonstrasi untuk menolak Sidang Istimewa Majelis Permusyawatan Rakyat (MPR) yang di nilai inkonstitusional serta meminta Presiden untuk mengatasi krisis ekonomi. Delapan belas orang meninggal karena ditembak aparat, tujuh orang diantaranya adalah mahasiswa, yaitu Teddy Mardani, Muzamil Joko Purwanto, Uga Usmana, Sigit Prasetya, Engkus Kusnadi, Heru Sudibyo dan BR Norma Irmawan. Sedangkan korban luka-luka sebanyak 109 orang, baik masyarakat maupun pelajar.

Perjalanan kasus Semanggi I bersama dengan Semanggi II dan Trisakti mengalami pelbagai dinamika dan diskursus sampai hari ini. Terakhir adalah pernyataan Jaksa Agung pada Kabinet periode kedua Pemerintahan Joko Widodo yakni ST Burhanuddin yang menyebutkan bahwa tidak adanya unsur pelanggaran HAM berat dalam kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II mengacu pada rekomendasi DPR periode 1999 – 2004. Padahal, hasil penyelidikan projustitia KPP HAM Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II jelas mengatakan bahwa ketiga kasus tersebut merupakan sebuah kesatuan yang di dalamnya terdapat jelas sekali unsur-unsur pelanggaran HAM berat.

Rekomendasi DPR periode 1999 – 2004 terkait status kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II sendiri sebenarnya sudah dianulir oleh keputusan DPR Komisi III periode 2004 – 2009 yang menyatakan bahwa kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II merupakan sebuah pelanggaran HAM berat. Selain itu, peran DPR juga menjadi sentral dalam mendorong penuntasan kasus ke depannya.

Atas hal tersebut di atas, kami bersama-sama mendesak:

Pertama, Jaksa Agung tidak seharusnya menggunakan Rekomendasi DPR yang telah dianulir sebagai justifikasi untuk menyatakan bahwa tidak akan melakukan penyidikan untuk kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II. Sebagai sebuah lembaga penyidik berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Jaksa Agung harus memperhatikan rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM sebagai lembaga penyelidik terlebih dahulu.

Kedua, DPR Periode 2019 – 2024 harus terus menggunakan kewenangannya untuk mengontrol kinerja pemerintah dalam konteks penuntasan kasus pelanggaran HAM berat. Hal ini mengacu pada kinerja legislative pada periode sebelumnya yang sangat minim sumbangsihnya untuk mendorong penuntasan kasus oleh pemerintah. Tercatat bahwa sepanjang periode 2015 – 2018, Komisi III DPR RI hanya melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk membahas permasalahan HAM sebanyak 21 kali. Dari total keseluruhan tersebut, terlihat bahwa DPR RI tidak terlalu intens menanyakan kemajuan penyelesaian pelanggaran HAM berat kepada Komnas HAM maupun Kejaksaan Agung. Selain itu, RDPU Komisi III terkait HAM hanya sedikit yang membahas mengenai pelanggaran HAM berat. Meskipun, beberapa kali anggota fraksi menanyakan soal kemajuan kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II (TSS).

Jakarta, 13 November 2019

 

Front Aksi Mahasiswa Semanggi (FAMSI), Keluarga korban Semanggi I, Amnesty Internasional Indonesia, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan Border Rakyat (BORAK)

 

 

 

Narahubung:

+62 812-3275-8888 (Dimas Bagus Arya Saputra – KontraS)

+62 817-5455-229 (Puri Kencana Putri – Amnesty International Indonesia)

+62 812-9822-0243 (Andi Komara – LBH Jakarta)

(Visited 105 times, 1 visits today)